TOTABUANEWS, MANADO – Komisi III DPRD Sulut memanggil PT Angkasa Pura I terkait dengan adanya keluhan pelayanan di bandara termasuk persoalan perpanjangan run way yang mencuat beberapa waktu lalu, Selasa (14/03) kemarin. Dalam hearing dengar pendapat yang dilakukan Komisi III yang membidangi pembangunan bersama dengan mitra kerja Dinas Perhubungan Sulut, salah satu personil komisi 3 Ibu Felly Runtuwene mempertanyakan proses perpanjangan landasan pacu. ”Berdasarkan perencanaan yang kami ketahui selama ini landasan bandara akan diperpanjang dengan konsekwensi memotong gunung. Nah, memotong gunung tentu akan berdampak pada perusakan alam, dan banyak hal harus dipenuhi seperti Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL),” kata Felly Runtuwene.
Menurut banyak hal yg sangat Kurang Dan harus di Evaluasi Pihak Angkasa Pura. Menjawab pertanyaan tersebut GM Angkasa Pura Nogroho Jati menjelaskan bahwa panjang lintasan masih cukup. Karena jika dilakukan perpanjangan, pesawat-pesawat yang mendarat akan mengalami kesulitan. “Jika diperpanjang lintasannya sejauh 150 meter, pesawat akan mengalami kesulitan mendarat karena akan berhadapan dengan pegunungan,” kata Nugroho Jati.
Lebih lanjut, Nugroho menjelaskan, sesuai dengan PP 40 tahun 2011, perpanjangan dan perluasan bandara tidak lagi diambil di APBN, melainkan dari PT Angkasa Pura sendiri. Akan tetapi, apabila sudah ada keputusan dari pimpinan pusat menyetujui menambah run way, pihaknya akan menindaklanjuti. “Tapi, kalau secara kajian teknisnya yang disarankan untuk didalami lagi, hasilnya seperti itu, kami akan ikuti. Jadi, ini nggak harga mati,”ujarnya. Sementara itu, Kepala Dinas Perhubungan, Joy Oroh mengatakan perpanjangan bandara perlu dilakukan karena saat ini Sulut lagi banjir penerbangan internasional. “Berkaitan pengembangan bandara dan perpanjangan run way, Pemprov sudah mengusulkan ke pusat,” ungkap Oroh.
Sementara itu personil komisi lainnya, Drs Eddyson Masengi menyatakan, kalau usulan perpanjangan bandara harus dibawa ke pusat. “Kami DPRD Provinsi hanya sebatas memberi dukungan politik, karena ini berkaitan dengan kepentingan daerah dalam meningkatkan kunjungan ke Sulut,” ucap dia.
Bukan hanya itu saja dalam Hearing yang berlangsung kurang lebih tiga jam tersebut, PT Angkasa Pura dan otoritas bandara mendapat kritikan ‘pedas’ anggota dewan tentang kondisi bandara maupun pelayanannya.
Seperti yang dilontarkan Adriana Dondokambey. Ia mengkritik kalau status bandara sekarang sudah international sementara toliet yang dibangun standar. “Begitu juga dengan regulasi kedatangan dan keberangkatan yang sering amburadul,” ucap Dondokambey yang juga ketua komisi. Mendengar banyaknya kritikan pihak Angkasa Pura sendiri berjanji akan terus memperbaiki pelayanannya, demi menunjang program pariwisata Sulawesi Utara.
David Rumondor
