TOTABUANEWS, BOROKO – Bupati Bolaang Mongondow Utara Drs H Depri Pontoh menyerahkan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun 2016 kepada Kepala BPK RI Perwakilan Sulawesi Utara, Drs Tangga Muliaman Purba MM di Gedung BPK RI Perwakilan Sulut Jl 17 Agustus Nomor 4 Manado, Jumat (31/3/17).
Depri mengatakan sebagai konsekuensi ketentuan pelaksanaan pemerintahan dan pengelolaan keuangan, Pemerintah Daerah wajib mempertanggungjawabkan keuangan Negara/Daerah secara transparan. Harapannya tidak lain adalah, efisiensi dan efektivitas pelaksanaan keuangan itu sendiri. “Ini merupakan upaya kami sebagai pemerintah dalam perbaikan manajemen pengelolaan keuangan. Jika ini baik, maka tujuan program pembangunan pemerintah daerah dapatsegera terealisasi, dan ini sangat mendesak bagi kami,” tutur Depri.
Kepala BPK RI Perwakilan Sulawesi Utara, Drs Tangga Muliaman Purba MM mengatakan hal ini telah diamanatkan undang-undang, dan BPK diberi kewenangan untuk melakukan pemeriksaan.“Sesuai dengan standar pemeriksaan keuangan negara, kami akan memeriksa bagaimana pelaksanaan anggaran di tahun 2016 dan juga akan memeriksa bagaimana pengelolaan dan pertanggung jawaban serta pelaporan dari kekayaan daerah yang dikelola masing-masing pemerintah kabupaten/kota,” kata Tangga.
Tangga menerangkan LKPD yang diserahkan kepada BPK ini belum final (un-audited), maka dari itu dalam 2 bulan ke depan BPK akan kembali setelah pemeriksaan interim pertama dalam 40 hari terakhir. Untuk pemeriksaan LKPD ini, imbuh Tangga, nantinya akan sampai pada kesimpulan opini yang tentunya diharapkan oleh kabupaten/kota yang bersangkutan.
Tim Totabuanews
