TOTABUANEWS, MANADO – Baru setahun menjabat Gubernur Sulut, Olly Dondokambey sudah menyedot anggaran pemerintah kurang lebih Rp5,6 miliar untuk pengadaan mobil dinasnya. Data yang dirangkum, awalnya Olly Dondokambey mengunakan mobnas jenis Inova dengan harga berkisar Rp282 juta. Tak lama berselang, OD kembali mendapat mobnad jenis Alpard 2 unit. Satu unit Alpard di banrol Rp1,7 miliar. Satu digunakan di Sulut dan Aplard kedua dipakai di Jakarta.
Sementara itu, ketika rapat Koordinasi Komisi II dengan Biro Umum Pemprov Sulut, ternyata terungkap juga bahwa ada pengadaan mobnas untuk Gubernur dan Wakil Gubernur dengan anggaran sebesar Rp3,6 Miliar.
Dari penjelasan Kepala Biro Umum, Clay Dondokambey, Mobnas untuk Gubernur adalah Jenis Jeep Landcruiser dengan taksiran harga Rp1,9 miliar. Sedangkan Wakil Gubernur Steven Kandouw mendapatkan mobnas jenis Toyota Prado. Jika ditaksir harga empat unit mobnas gubernur berkisar Rp5,6 miliar.
Clay menjelaskan bahwa pengadaan dua mobnas untuk gubernur dan wagub digunakan ketika turun lapangan di daerah butuh mobil dengan Cc yang lebih besar. “Belajar dari kejadian saat terjadi bencana banjir di Bitung beberapa waktu lalu, pak gubernur harus menumpang ke mobil lain,” ungkap Clay saat rapat koordinasi dengan Komisi II, Kamis (2/3).
Sementara untuk Wagub, mobnas hanya satu. Itu pun warisan dari mantan pejabat Gubernur Sumarsono, Sedan Lexus dan ditambah satu Toyota Parado di tahun 2017.
Uniknya, dalam rapat koordinasi yang dipimpin oleh Noldy Lamalo, Komisi II mengusulkan adanya pengadaan Helikopter untuk menunjang kinerja Gubernur dan Wakil Gubernur. ” Masukan dari Komisi II sangat baik. Tapi untuk saat ini anggaran untuk pengadaan Helikopter belum mampu,” ungkap Clay sambil tersenyum.
Anggota Komisi II yang hadir dalam rapat dengan Mitra Kerjanya, Noldi Lamalo, Teddy Kumaat, Billy Lombok, Ferdinand Mangumbahang, Cindy Wurangian, Affan Mokoginta.
Terpisah, salah satu warga Sulut mengakatakan dengan anggaran sebesar itu hanya untuk pengadaan mobnas satu pejabat bisa menjadi pintu masuk Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). “Saya rasa ini bisa jadi pintu masuk KPK. karena baru setahun sudah gubernur sudah koleksi 4 kendaraan dinas dengan harga yang fantastis,” ungkapnya.
David Rumondor
