TOTABUANEWS, BOLMUT – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bolaang Mongondow utara (Bolmut) dan Kejaksaan Negeri (Kejari) Boroko, berkomitmen mencegah penyimpangan pengelolaan Aggaran Dana Desa(ADD) di kabupaten tersebut.
“Ini merupakan langkah strategis, sebagai upaya pemerintah untuk meningkatkan penegakan supremasi hukum dalam melaksanakan kebijakan pemerintah serta memperbaiki kinerja perangkat desa, menuju tata pemerintahan bersih dan berwibawa,”ujar Bupati Bolmut Dra Hi Depri Pontoh, pada saat penandatanganan kerja sama antara Pemerintah dengan pihak Kejaksaan Negeri Boroko di auditorium Kantor Bupati Bolmut belum lama ini.
Lanjut orang nomor satu di Bolmut itu, perjanjian kerjasama ini, dilakukan agar Pemda mendapatkan jaminan serta pendampingan hukum, jika terjadi permasalahan yang melibatkan Pemerintah Daerah khususnya Hukum Perdata dan Tata Usaha Negara.
“Kerjasama tersebut bertujuan menjadikan Lembaga Kejaksaan sebagai tempat konsultasi hukum oleh Pemda, terkait proses pembangunan yang dijalankan agar sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku,”kata Pontoh.
Sementara,Kepala Kejari Boroko, Andi Suharlis mengatakan, akan selalu bekerjasama dengan Pemda dimanapun berada. Menurutnya sudah menjadi motto bagi kejaksaan dalam mencegah dan memberantas penyalagunaan yang berkaitan dengan kerugian uang negara.
“Mudah-mudahan bentuk kerjasama ini akan berlangsung dengan baik dan akan memberikan dampak positive bagi daerah ini,”singkat Suharlis.
Peliput : Fadlan Ibunu
