TOTABUANEWS, BOLMONG – Restribusi perahu jenis katinting di Dinas Perhubungan (Dishub) Bolmong dipastikan berkurang. hal ini dikarenakan perahu jenis kantinting ini tidak diijinkan untuk masuk dan berlabuh.
“Meski kecil, tapi uang dari retribusi katinting di Pelabuhan Labuan Uki tetap masuk di kas negara. Tapi kerena tidak lagi diizinkan, retribusi tersebut hilang,” ungka Plt Kepala Dishub Bolmong, Yultje Tumanduk, Jumat (31/3/2017).
Menurutnya, retribusi yang ditarik dari tiap perahu sebesar Rp 1.000, tidak bisa masuknya katinting di Pelabuhan Labuan Uki karena ada pertimbangan pihak pelabuhan, dan hanya diperbolehkan yang bersandar kapal besar. “Memang ada perahu di sekitar yang diparkir di pelabuhan, tapi sekarang tidak bisa lagi karena ada penataan. Jadi sekarang katinting bertebaran di luar pelabuhan,” ujarnya.
Ditambahkan, pihaknya akan kembali membicarakan persoalan retribusi ini. Dirinya mengakui akan memanggil para pemilik perahu untuk membicarakannya bersama. “Kami akan undang pemilik, atau kami akan kenakan uang wajib per bulan. Memang ada kendala, karena apabila nelayan tidak melaut berhari-hari dalam sebulan, belum tentu mereka mau membayar. Tapi kita akan cari solusinya,” katanya.
Lanjutnya, perahu yang mesinnya di bawah 7 GT harus memiliki izin dari Dishub Bolmong untuk melaut. Supaya bisa dikontrol oleh Dishub terkait kelayakan perahu. “Yang membuat izin saat ini masih minim. Ini gunanya supaya pihak kami terus mengecek apakah perahu mereka masih layak atau tidak. Juga untuk memperkecil risiko kecelakaan,” ujarnya.
Untuk kapal berkekuatan di atas 7 GT, pengurusan izinnya harus ke Provinsi. “Kami memang hanya berwenang untuk perahu 7 GT atau katinting. Lebih dari itu kewenangan pemerintah provinsi,” tandasnya.
FEYBI M MAKALALAG
