TOTABUANEWS, BOLMONG – Sekitar 200 orang yang tergabung dari petani, buruh , nelayan dan pemilik lahan atau aliansi lingkar tambang PT Conch North Sulawesi Cement. Kamis (4/5/2017), melakukan aksi demo di kantor DPRD Bolmong.
Menurut Kordinator Lapangan (Korlap) Hilman Makalunsenge, mengatakan. Aksi ini hanya menuntut kejelasan pansus yang telah disepakati bersama dengan DPRD beberapa waktu lalu.
“Kami disini datang menuntut kepada wakil rakyat pembentukan pansus. Saya berharap ini ada kejelasan di hari ini juga,” ungkapnya dalam aksi itu.
dikatakannya perjuangan untuk kesejahteraan dan kedilan rakyat serta kedaulatan atas Sumber Daya Alam (SDM), isinya merupakan sebuah keniscayaan yang harus dipenuhi oleh Negara sesuai dengan amanah undang-undang, maka dari itu aliansi ini meminta DPRD untuk segera menutup perusahaan tersebut.
“Baca pasal 33 UU 1945, sehingga ini kemudian menjadi kerangka dasar negara dalam melindungi rakyatnya dari cengkraman korporasi asing. Yang menjadikan rakyat sebagai alat produksi untuk mengeruk keuntungan besar tanpa memperhatikan nasib dan kesejateraan rakyat,” katanya.
Dia menjelaskan, PT Conch yang merupakan perusahaan semen yang ada di Bolmong merupakan bukti kongkrit kelalaian negara dalam hal ini Pemkab Bolmong, baik lembaga eksekutif maupun legislatif, sehingga rakyat menjadi tamu di tanah kelahiran sendiri.
“Untuk itu kami, aliansi lingkar tambang dan buruh mendesak Pemkab dan DPRD Bolmong untuk membentuk pansus, untuk menindak semua kelalaian perusahaan yang selama ini dinilai merugikan semua pihak khususnya di lingkar tambang,” tegasnya.
Sementara itu, satu diantara pendemo yang merupakan pemilik lahan, ibu Atik menuntut PT Sulenco dan PT Conch untuk segera membayar tanah miliknya yang telah di salah gunakan.
“Saya minta perusahaan secepatnya membayar tanah sebesar 1,5 hektar, yang telah dijanjikan membayar Rp 100.000 per meternya, hingga saat ini belum juga dilunasi tapi sudah di buat bangunan, kasihan kami, kalau ini diberdayakan pasti masi memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari,”sesalnya.
Menanggapi hal itu, Ketua komisi l DPRD Bolmong, Yusra Alhabsy, menyampaikan. Pihaknya secepatnya akan menindak lanjuti lewat sidang paripurna pembentukan pansus.
“Dipastikan hari ini (Kamis) membentuk pansus untuk perusahaan tersebut. Namun, itu setelah kami melaksanakan rapat paripurna LKPJ Bupati Tahun Anggaran 2017. Untuk pendemo dimohon kiranya dapat bersabar, dan kami akan menindak lanjuti secepatnya karena ini adalah tugas kami mengawal masyarakat,” tandasnya.
EBBY MAKALALAG
