TOTABUANEWS, BOLMONG – Sudah seharusnya Dana Desa (Dandes) memberdayakan masyarakat, lewat pembentukan Badan Usaha Milik Desa. Namun miliaran Dandes yang mengalir ke 200 desa di Kabupaten Bolaang Mongondow (Bolmong), belum memberi dampak signifikan.
Personel Komisi I DPRD Bolmong, Esra Panese mengatakan pembangunan infrastruktur memang penting, namun program pemberdayaan menurutnya tak kalah penting.
“Bangun-bangun jalan desa, siapa yang mau lewat situ. Saya melihat ada program pembangunan yang terlalu dipaksakan. Lagian tak ada aturan kan harus dandes harus infrastruktur semua,” ujarnya, Kamis (5/10/2017).
Alangkah baiknya Dana Desa (Dandes), memberi modal pada masyarakat untuk pengembangan usaha. Bagaimana menggairahkan ekonomi masyarakat dengan bantuan modal dari pemerintah. Sebab banyak warga tak punya modal.
“Ada yang mau bertani, tak punya modal. Mau menjahit tak punya modal. Bagaimana kalau dana desa buat seperti koperasi dengan bunga sangat rendah. Daripada mereka angkat uang di bank, atau rentenir dengan bunga tinggi sekali,” ucapnya.
Dengan begini, jika nanti-nanti program dana desa ini berhenti, aliran dana yang berputar lewat BUMDes takkan berhenti. Itu pula yang akan terus berputar pada masyarakat.
“Ekonomi masyarakat lebih baik, uangnya masih berputar di BUMDes. Pemberdayaan masyarakat ini membawa dampak baik. Infrastruktur penting, tapi jangan kesampingkan pemberdayaan masyarakat,” jelasnya.
Program pemberdayaan masyarakat desa lewat anggaran dana desa memang menjadi pilot project Kementerian Desa, demikian Markus Porajow, Kepala Bidang Pemerintah Desa, Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa.
Saat ini Dinas PMD juga sedang dalam tahap menggairahkan para sangadi untuk membentuk BUMDes. Saat ini sudah ada sekitar 150 desa di Bolmong yang membangun BUMDes.
Meski Markus mengakui, plotingan dana dari desa untuk BUMDes masih begitu minim. Ketimbang program gelontoran dana untuk program infrastruktur.
“Kami sudah beri pengertian pada sangadi, di samping pembimbingan untuk BUMDes. Ada dana dari dinas dan desa sendiri untuk pelatihan BUMDes ini,” ujarnya.
Markus mengakui, program BUMDes memang rawan terjadi penyelewengan. Namun penguatan lewat bimbingan teknis telah dilaksanakan. Tahun 2018 Dinas PMD menargetkan BUMDes sudah ada di tiap desa.
“Kami dorong para sangadi buat BUMDes. Tahun depan semua sudah ada dan sudah jalan baik. Ini juga untuk mengurangi tengkulak di desa,” jelas Markus.
Peliput: Ebby Makalalag
