TOTABUANEWS, BOLTIM – Pemerintah Daerah Bolaang Mongondow Timur (Boltim) memberikan 180 unit bantuan Rumah Tinggal Layak Huni (RTLH) ke masyarakat kurang mampu.
Namun, Sebanyak 20 Kepala Keluarga (KK menolak untuk menerima bantuan RTLH tersebut.
Kepala Dinas Sosial Saiful Umbola, 20 warga di Kotabunan telah menolak bantuan RTLH.
“Ada 20 KK yang berada di Desa Kotabunan dan Bulawan menolak bantuan RTLH, alasanya upah bayar tukang kecil,” ujar umbola, Senin (4/12/2017).
Menurutnya, 20 kepala keluarga ini harusnya sadar bahwa bantuan RTLH, sifatnya membantu. Maka perlu adanya kerjasama masyarakat dalam membangun rumahnya. “Jika ke depan pihak penerima RTLH tetap tidak mau menerimanya, maka akan dilakukan pergantian penerima,” ujarnya.
Bupati Boltim Sehan Salim Landjar mengatakan, masyarakat jangan terlalu rewel, harus obyektif, bantuan ini dari Pemerintah Kabupaten terhadap warga punya rumah yang sudah tidak layak huni.
“Bantuan ini untuk membangun rumah merehabilitasi rumah tidak layak huni, Kalau memang keluarga tak mau. Saya perintahkan untuk menganti penerima. Sebab di sini mencari orang yang membutuhkan bantuan, bukan tidak mau,” ujar Bupati Sehan landjar.
Kalau memang ke 20 keluarga ini tak mau menerima bantuan, maka diusulkan untuk digantikan dengan orang lain. “Kalau mereka tidak mau menerima diganti saja dengan yang mau menerima, padahal biaya untuk RTLH, di boltim terbilang paling tinggi di seluruh daerah,” tandas bupati.
Peliput: Dicky Mamonto
