TOTABUANEWS, BOLMONG – Kisruh para legislator DPRD Kabupaten Bolaang Mongondow (Bolmong), dengan sikap tidak etis dari Ketua DPRD enggan menandatangi dokumen Anggaran Pendapatan Belanja (APBD) 2018, membuat Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Bolmong melakukan aksi demo di kantor wakil rakyat tersebut.
Menurut Kordinator Aksi, sekaligus Sekretaris Umum HMI Cabang Bolmong, Abdi Firmansyah Sutomo. Tidak ditandatanganinya dokumen APBD 2018, sehinga tidak dilakukanya evaluasi oleh Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulut. Mengakibatkan dampak pembangunan kerakyatan di daerah tahun 2018 mendatang.
“Apakah dengan enggan ditandatangani dokumen APBD 2018, ketua DPRD tidak berpikir jika itu bisa menghambat pembangunan di bolmong, terlebih pembangunan infrastruktur,” ungkap Sutomo, Rabu (6/12/2017) saat berorasi di depan kantor DPRD.
Dikatakannya juga, mencuatnya permintaan Ketua DPRD Bolmong terhadap Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD), dalam rapat Badan Anggaran (Banggar), dimana kata Abdi legislator dari dapil dumoga ini mengusulkan ada pergantian Kendaraan Dinas (Kendis).
“Usulan tersebut tidak bisa diiayakan TAPD, dengan alasan yang sangat rasional. Dimana pengadaan Kendis pimpinan DPRD hanya bisa dilakukan pada tahun 2019,” ujarnya.
Untuk itu katanya, HMI BMR dalam aksi demo hanya bisa memberikan kunci kendaraan dengan merek Toyota Alpard ke Ketua DPRD Bolmong sekaligus pulpen untuk bisa menandatangi dokumen APBD dengan kepentingan publik.
“Selain pemberian kunci kendaraan dan pulpen, kami juga menuntut adanya pergantian ketua DPRD, sehingga kepentingan rakyat tidak dikorbankan, serta menuntut juga untuk segera menandatangani dokumen APBD dan meminta agar Ketua DPRD meminta maaf seluruh masyarakat bolmong,” tegasnya.
Dari pantauan Kunci Kendaraan dan pulpen yang diantar langsung para pendemo ini diterima langsung Sekretaris Dewan (Sekwan) dan anggota DPRD, dan kunci toyota yang terbuat dari Styrofoam itu ditaru di atas meja Ketua DPRD Bolmong.
Peliput: Ebby Makalalag
