TOTABUNEWS, KOTAMOBAGU – Ir Hj Tatong Bara rupanya sukses memimpin Kota Kotamobagu selama lima tahun. Ini terbukti dengan berbagai prestasi ditorehkan Kotamobagu selama dipimpin Wali Kota cantik ini.
Bahkan, baru-baru ini Kementrian dalam negeri (kemendagri) memberi apresiasi atas kinerja pemerintah kotamobagu di tahun 2016 lalu di masa wali Kota Ir Tatong Bara. Selain Kotamobagu, kemendagri juga memberi apresiasi kepada 4 daerah kabupaten lainnya di wilayah sulut.
Namun meski begitu, kinerja pemerintah sulut di tahun 2016 dinilai masih buruk oleh Kemendagri. Sebab, dari 15 kabupaten/kota hanya 5 daerah yang mendapat apresiasi.
Dalam SK Mendagri nomor 100-53 tahun 2018 itu, Pemprov Sulut ada di posisi 10 terbawah, peringkat 27 dari 33 provinsi.
Menanggapi hal tersebut, Gubernur Olly Dondokambey mengatakan, evaluasi pemerintah pusat terhadap penyelenggaraan pemerintahan Sulut sebenarnya sudah berjalan baik.“Yang masalah di sini, walaupun penyelenggaraan kita sudah baik namun birokrasi kita yang masih tidak pintar untuk melaporkan semua kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan,” ungkapnya, sembari menambahkan bahwa kelemahan ini adalah dari segi administrasi.
Sementara Kepala Biro Pemerintahan dan Humas Jemmy Kumendong mengatakan, pemerintah sulut memang harus bekerja keras untuk menaikan peringkat tersebut. “Yang masalah ini kan banyak SKPD itu bekerja tidak mendokumentasikan atau kurang baik. Sehingga ketika diminta tim penilai, terkadang kebingungan untuk memberikan. Namun ini juga adalah akumulasi dari penilaian dari kabupaten/kota yang ada,” sebutnya.
Kumendong juga mengatakan, Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) yang sekarang sudah dijadikan salah satu daftar untuk pemberian dana insentif daerah. Sehingga, mulai tahun lalu dan tahun ini daerah sudah berlomba-lomba memperbaiki kinerja.
“Tahun ini kita sudah mendapatkan petunjuk dari pimpinan untuk membuat roadmap agar supaya ada peningkatan dari nilai LPPD ini. Memang indikator dari penilaian ini banyak sekira 70-an. Ini kan karena keterlibatan semua sampai 15 kabupaten/kota,” ungkapnya.
Kumendong memang mengakui perlunya kerja keras dari semua SKPD untuk mendokumentasikan semua yang dikerjakan. Menurutnya, dokumentasi tersebut bukan hanya berbentuk foto, namun sampai semua berkas.
“Sekarang dokumen-dokumen yang jadi penilaian sudah dimintakan. Ini agar supaya jika ada tim yang datang, semua dokumen sudah siap. SKPD hanya datang melihat. Evaluator ini juga kan salah satunya dari Inspektorat,” tuturnya sembari menambahkan untuk penilaian terhadap kabupaten/kota dilakukan oleh inspektorat provinsi.
Di sisi lain, pengamat pemerintahan Dr Jhony Lengkong kecewa peringkat tersebut. Menurutnya, seharusnya Sulut berada di peringkat tengah.
“Dengan ranking 27 ini, menjadi satu koreksi bagi pimpinan. Kenapa harus seperti ini? Memang banyak instrumen yang dinilai, namun harusnya penyelenggaraan pemerintahan tetap dijaga,” urainya.
Lengkong menilai, peringkat ini sudah menjelaskan bahwa penyelenggaraan pemerintahan Sulut sedikit terlambat dibandingkan provinsi lain di pulau Sulawesi.
“Jadi ini telah menjelaskan Gorontalo dan kawan-kawan lain telah tiga langkah lebih cepat dibandingkan kita soal penyelenggaraan pemerintahan. Saran saya, jangan sampai kita ketinggalan langkah dari daerah lain. Instrumen penyelenggaraan pemerintahan ini paling terpenting dalam satu negara ataupun daerah,” ucapnya.
Namun lengkong juga mengatakan, Sulut jangan terlalu terfokus dengan penilaian ini. “Tugas berat sekarang adalah memaksimalkan pelayanan publik,” tutupnya.
Sumber : Kompas Nusantara
