TOTABUAN.NEWS, BOLMONG – Belum adanya kepastian hukum atas Hak Guna Usaha (HGU) perkebunan tetap dan dampak kelapa sawit yang dianggap sebagai tanaman monopoli, sehingga timbul permasalahan atas invetasi kelapa sawit di Kabupaten Bolmong.
Hal ini akhirnya mendorong warga untuk membentuk Gerakan Rakyat Anti Sawit (GRAS). Dikatakan Franly Beret selaku Ketua GRAS Bolmong, bahwa ini didirikan bertujuan untuk mengawal semua permasalahan yang timbul akibat akan adanya kelapa sawit di Bolmong.
“Karena kelapa sawit menjadi ke kawatiran paling besar, apalagi dengan belum adanya ketidakpastian hukum terkait lahan HGU yang ada di Bolmong,” ujar Franly, Senin (11/6/2018).
Dijelaskannya, GRAS akan menjadi wadah bagi warga yang menolak aktivitas kelapa sawit di Bolmong.
“Kami terbuka bagi siapa saja. Ini merupakan bentuk aspirasi warga,” jelasnya.
Sementara itu, Panglima GRAS Bolmong, Indra Wongkar menambahkan untuk saat ini anggota GRAS sudah ada sekitar 5 ribuan.
“Sejak dideklarasikan dua minggu yang lalu, hingga saat ini sudah ada sekitar 5 ribu anggota yang semuanya tersebar di wilayah Bolmong, dan ini pun masih akan bertambah,” ungkapnya.
Dirinya menegaskan, pihaknya akan berupaya sehingga pemerintah daerah dapat mengeluarkan Peraturan Daerah (Perda) tentang kelapa sawit.
“Itu pasti. Tapi harus diingat, dalam Perda tersebut pemerintah daerah mesti berpihak pada rakyat. Karena Rakyat Memiliki Kekuatan (People Power),” tukasnya.
Diketahui, menindaklanjuti permasalahan ini, maka pihak Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bolaang Mongondow (Bolmong) melalui Pansus Kelapa Sawit, pada Rabu 30 Mey lalu melakukan Kunjungan Kerja (Kunker) ke DPRD Kabupaten Penajam Paser Utara, Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) dan selanjutnya pada Kamis 7 Juni berkunjungan ke Direktorat Jendral Perkebunan Kementerian Pertanian (Kementan) RI dan Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) di Jakarta.
Peliput: Ebby Makalalag
