TOTABUAN.NEWS, BOLMONG – Permasalahan Tapal Batas antara Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bolmong dan Pemkab Bolsel kembali mencuat setelah Pemkab Bolsel dengan sepihak mencoba membangun Tugu di puncak Tongara yang diyakini masih masuk ke wilayah Pemerintahan Bolmong.
Kasubag Hukum & HAM Pemkab Bolmong, Muh Triasmara Akub dalam realesenya menyatakan tindakan Pemkab Bolsel adalah tindakan yang tergesa-gesa dan cenderung takabur seakan bahwa putusan MA nanti sudah pasti dimenangkan oleh mereka.
“Harusnya Pemkab Bolsel menahan diri dulu, mereka kan sudah tahu kalau kami sedang mengajukan JR ke Mahkamah Agung yang dibantu oleh Prof Yusril Ihza Mahendra dan teamnya, membangun tugu perbatasan sekarang ini seolah-olah mereka sudah tahu nanti arah putusan dari MA, jangan Takabur lah,” ujar Akub, Minggu (29/7/2018).
Menanggapi pernyataan Kabag Humas Bolsel Ahmadi Modeong yang menyatakan pembangunan Tugu tersebut sudah sesuai hukum yang berlaku pun di sanggahnya, menurut Akub. Hukum mana yang dipatuhi oleh Pemkab Bolsel.
“Kalau yang dimaksud adalah Permendagri nomor 40 Tahun 2016 hal itu kan sementara kita uji di Mahkamah Agung, baik secara formil maupun materilnya, seharusnya kita tunggu bersama apa hasil putusan dari Mahkamah Agung,” jelasnya.
Bahkan menurutnya, sebaliknya Pemda Bolsel yang justru sedang mencederai hukum adat yang dijamin dalam Konstitusi khususnya pasal 18B ayat 2. Norma tersebut berlaku dan dalam historisnya disepakati bersama justru dilanggar oleh mereka.
“Seyogyanya, Pemkab Bolsel mau untuk bersabar dalam proses ini, kami selaku Pemerintah Daerah telah menempuh cara yang sah dan konstitusional dalam menghadapi permasalahan ini, bahkan Ibu Bupati Yasti Soepredjo Mokoagow telah meredam masyarakat agar menunggu terlebih dahulu proses yang sedang berlangsung di MA, jangan memancing kekisruhan yang dampaknya kita yakini bersama tidak akan baik bagi kedua belah pihak,” tukasnya.
Peliput: Ebby Makalalag
