TOTABUANEWS, BOLMONG -Berpolemiknya permasalahan penolakan perusahaan kelapa sawit di Kabupaten Bolaang Mongondow (Bolmong) oleh petani penggarap lahan produktif di wilayah Kecamatan Lolak dan Kecamatan Poigar, akhirnya membuat pihak pemerintah pusat melalui Kementerian Koordinator (Kemenko) Bidang Perekonomian satuan tugas percepatan dan efektivitas pelaksanaan kebijakan ekonomi Kelompok Kerja (Pokja) IV penanganan dan penyelesaian kasus turun tangan.
Itu dengan adanya surat yang dikeluarkan pihak Kemenko dengan Nomor UND_35.a/POKJA-IV/PKE/9/2018 terkait undangan rapat Pokja IV.
Dalam surat yang ditandatangani oleh Purbaya Yudhi Sadewa selaku Wakil Ketua Pokja IV Satgas Deputi I Bidang Koordinasi Kedaulatan maritim menyebutkan bahwa Berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 12 tahun 2015 tentang Peningkatan Daya Saing
Industri, Kemandirian Industri, dan Kepastian Usaha dan Keputusan Menko Bidang Perekonomian
Nomor 100 Tahun 2017 tentang Satuan Tugas Percepatan dan Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan
Ekonomi, maka akan mengundang pihak-pihak yang terkait untuk menghadiri rapat koordinasi yang akan diselenggarakan di Balai Desa Lolak II Kecamatan Lolak Kabupaten Bolaang Mongondow, Kamis (20/9/2018).
“Rakor ini untuk membahas permasalahan laporan penolakan penanaman Kelapa Sawit warga Bolaang Mongondow Induk,” ujar Sadewa.
Adapun yang diundang pada rapat tersebut, yakni :
1. Sekda Kabupaten Bolaang Mongondow
2. Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten
Bolaang Mongondow
3. Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Bolaang
Mongondow
4. Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bolaang
Moongondow
5. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Bolaang
Mongondow
6. Kepala BAPPEDA Kabupaten Bolaang Mongondow
7. Kepala Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Bolaang
Mongondow
8. Kepala DPMPTSP Kabupaten Bolaang Mongondow
9. Kapolres Bolaang Mongondow
10. Dandim Bolaang Mongondow
11. Camat Lolak
12. Camat Maelang
13. Camat Poigar
14. Camat Bolaang
Peliput: Ebby Makalalag
