TOTABUANEWS, BOLMONG – Kepala Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan (BKPP) Kabupaten Bolaang Mongondow (Bolmong), Umarudin Amba mengikuti sekaligus menghadiri Rapat Koordinasi (Rakor) Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Ruang C J Rantung Kantor Gubernur Sulawesi Utara (Sulut), Kamis (18/10/2018).
Rakor yang dibuka oleh Asisten Bidang Administrasi Umum Sulut Praseno Hadi, ikut pula diagendakan evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) merunut pada catatan sementara hasil evaluasi Reformasi Birokrasi tahun 2018.
Diketahui, kegiatan yang telah dilakukan oleh masing-masing kelompok kerja area perubahan Reformasi Birokrasi, diantaranya mental aparatur dan manajemen perubahan, pengawasan, akuntabilitas, kelembagaan, tata laksana, SDM ASN, peraturan perundang-undangan dan pelayananan publik.
“Kesemuanya itu perlu didukung oleh dokumen laporan yang mampu memberikan out-put yang optimal dalam rangka menciptakan clean government and good governance,” ujar Praseno.
Sementara itu, menurut Kepala BKPP Bolmong. Umarudin Amba, bahwa selain mengapresiasi pelaksanaan kegiatan ini, pihaknya mendukung reformasi birokrasi guna mendapatkan ASN yang benar-benar berkompeten dan berkualitas.
“Sebab, saat ini diperlukan ASN yang mampu bekerja secara tim dan maksimal, sehingga pelayanan kepada masyarakat bisa optimal,” jelasnya, Senin (22/10/2018).
Ditambahkannya, reformasi birokrasi di Bolmong sudah diberlakukan dari beberapa waktu lalu. Diantaranya dengan memberikan sanksi bagi ASN yang terlibat korupsi, jarang masuk kantor, bahkan pelanggaran disiplin lainnya.
“Kami sudah terapkan hal itu di Bolmong sehingga menimbulkan efek jera bagi ASN,” pungkasnya.
Diketahui, selain Umarudin, dari Pemkab Bolmong juga ikut hadir Inspektur Daerah, Bappeda, Kabag Humas dan Kabag Orpeg.
Peliput: Ebby Makalalag
