TOTABUAN.NEWS, KOTAMOBAGU – Menjadi seorang pendamping Program Keluarga Harapan (PKH) dituntut untuk bersikap netral dalam urusan politik. Seorang pendamping PKH tidak boleh terlibat politik praktis apalagi mengarahkan dukungan kesalah satu calon, baik calon kepala daerah, DPRD, DPR RI, DPD RI bahkan menjadi pengurus partai politik.
Namun hal itu tidak terjadi kepada salah satu oknum pendamping PKH di Desa Poigar, Kecamatan Poigar, Kabupaten Bolaang Mongondow. Oknum pendamping PKH ini diduga melakukan intimindasi kepada warga penerima. Bahkan, dengan terang-terengan oknum tersebut mengajak dan mengarahkan warga penerima untuk mendukung salah satu calon legislatif.
Hal itu terungkap dari salah satu warga penerima PKH. Dia mengaku, oknum pendamping yang dimaksud beberapa waktu lalu melakukan pertemuan dengan warga penerima. “Dalam pertemuan itu, yang bersangkutan mengarakahkan kami sebbagai penerima program PKH untuk mendukung salah satu caleg,” ungkap salah satu penerima yang meminta namanya tidak dipublis.
Bahkan lanjut warga, jika tak mendukung caleg yang Ia maksud, maka akan dikeluarkan dari daftar penerima. “Dia sering mengancam kami seperti itu,” ujarnya.
Untuk itu kata warga, dirinya bersama beberapa warga penerima akan melaporkan hal itu ke pihak Bawaslu Kabupaten Bolmong. “Kami sudah mengantongi bukti-bukti, akan kami laporkan ke bawaslu,” tutupnya.
Diketahui sebelumnya, Idrus Marham saat masih menjabat Menteri Sosial RI menegaskan Pendamping PKH harus netral dan tidak boleh berpolitik dalam Pemilu.
“Kita harus bedakan, ada Pendamping PKH dan ada Penerima PKH, Keduanya sangat berbeda. Kalau Pendamping PKH harus menempatkan diri pada posisi yang netral. Tidak boleh ada keberpihakan kepada salah satu calon,” ujar Idrus beberapa waktu lalu.
Konni Balamba
