TOTABUAN.NEWS, KOTAMOBAGU – Guna memaksimalkan palayanan kesehatan, Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan menggelar pertemuan dengan pihak Pemerintah Kota Kotamobagu. Hal ini dikatakan, Kepala BPJS Kesehatan Kotamobagu Suci Wulandari, Rabu, (19/06/2019) di ruangan Wakil Walikota.
“Pertemuan tersebut membahas evaluasi tentang jumlah fasilitas kesehatan yang ada di Kota Kotamobagu. Pembahasan ini menyangkut kepesertaan warga yang terdaftar dalam BPJS, selain itu jumlah kunjungan fasilitas kesehatan, jenis penyakit yang kasusnya terbanyak di semua rumah sakit yang ada di Kotamobagu,” ujarnya.
Dijelaskannya, BPJS Kesehatan juga melaporkan adanya temuan kecurangan peserta BPJS yang mengklaim kepesertaan, ”Ada temuan peserta BPJS yang sudah meninggal, tapi dimanfaatkan peserta lain ini juga yang dilaporkan atas kecurangan atas adanya temuan karena pihak rumah sakit membuatkan jaminan tapi peserta itu tidak datang namun, rumah sakit mengklaim ke BPJS. Untuk itu perlu adanya pengadaan Finger print bagi peserta BPJS,” beber Suci. ”Nantinya dengan adanya alat finger print, yang dilengkapi dengan aplikasi. Tidak ada lagi kecurangan, karena peserta yang tidak terdaftar tidak akan terbaca,” ungkapnya.
Terpisah, Wakil Walikota (Wawali), Nayodo Koerniawan, mengatakan, ada beberapa masukan yang menjadi bahan pembahasan pemerintah, untuk memperbaiki, termasuk kegiatan rumah sakit menyangkut peraturan daerah penggunaan ambulance, yang harus segera direvisi. ”Berbagai masukan akan segera dikaji, termasuk antisipasi penyalahgunaan kartu BPJS dengan menggunakan finger print dalam rumah sakit dan beberapa puskesmas,” singkat Wawali.
Neno Karlina
