TNews, JAKARTA – Komite IV DPD RI baru-baru ini melaksanakan rapat kerja bersama Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) RI. Rapat tersebut berkaitan dengan pembahasan Dana Desa melalui Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES).
Menurut salah satu personil komite IV Cherish Harriette Mokoagow, salah satu tujuan dari diterapkannya Sistem SISKEUDES adalah terwujudnya transparansi dan keterbukaan terkait pengelolaan keuangan dana desa.
“Kita tidak menginginkan, program dana desa yang semestinya menjadi stimulus pembangunan dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat di tingkatan desa, yang dimanfaatkan secara tidak tepat,” ujar senator asal Bolaang Mongondow Raya ini.
Ia mengatakan, dengan diterapkannya sistem ini, penggunaan dana desa bisa terkelola secara transparan, melalui mekanisme pelaporan yang terintegrasi dari proses perencanaan hingga pertanggung jawaban.
Meskipun demikian, implementasi sistem tersebut masih memiliki beberapa kendala. Di antaranya sumber daya manusia perangkat-perangkat desa di beberapa tempat, belum sepenuhnya bisa beradaptasi dengan penerapan sistem keuangan berbasis digital.
“Kami berharap, pendampingan secara berkala bagi perangkat-perangkat desa dapat dilakukan untuk menunjang penerapan sistem tersebut,” ujar ponakan Bupati Bolmong Yasti Mokoagow ini.
Selain itu senator muda berparas cantik ini berharap, BPKP bisa terus melakukan penyesuaian-penyesuaian terhadap aplikasi sistem, sehingga lebih efektif dan lebih mudah difungsikan oleh perangkat desa.
“Kami juga berharap, melalui sistem ini, masyarakat desa dapat mengakses informasi pengelolaan dan pemanfaatan dana desa secara terbuka, guna mendorong partisipasi warga yang optimal dalam upaya pembangunan desanya,” harapnya.
Konni Balamba
