TNews, Jakarta – Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati kesal lantaran masih ada dana daerah yang mengendap di rekening kas umum daerah (RKUD) sebesar Rp 230 triliun. Padahal, dana tersebut harus dibelanjakan pemerintah daerah.
Hal itu diungkapkannya saat konferensi pers APBN KiTa per akhir November 2019 di gedung Djuanda I Kementerian Keuangan, Jakarta Pusat, Kamis (19/12/2019).
“Kami sebetulnya dalam posisi terus perhatikan dan mengawasi daerah. Walaupun sudah transfer cukup banyak, tapi di daerah itu account simpanan rekening daerah mencapai hampir lebih dari Rp 230 triliun,” kata Sri Mulyani.Pemerintah sendiri pada tahun ini menganggarkan dana transfer daerah dan dana desa (TKDD) mencapai Rp 826,77 triliun. Realisasi hingga akhir November tahun ini mencapai Rp 752,84 triliun atau sudah 91,06%.
Khusus transfer ke daerah, Sri Mulyani bilang realisasinya sudah Rp 689,21 triliun atau 91,07% dari target Rp 756,77 triliun. Sedangkan dana desa sudah Rp 63,63 triliun atau 90,90% dari target Rp 70 triliun.
“Kita transfer Rp 700-an triliun. Dampak ke daerah terkurangi hampir sepertiga dari yang ditransfer. Ini salah satu yang dianggap faktor yang masih perlu diperbaiki,” jelasnya.
Masih besarnya dana daerah yang mengendap di RKUD, kata Mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia ini juga terlihat dari realisasi belanja daerah yang minus 0,87% sedangkan penerimaannya meningkat 6,35%.
Oleh karena itu, dirinya mengaku akan berkoordinasi dengan Kementerian Dalam Negeri untuk mempercepat realisasi belanja daerah. “Kalau yang Rp 230 triliun sudah berputar, dampaknya bisa lebih besar,” ungkap dia.
Sementara itu, Dirjen Perimbangan Keuangan Astera Primanto Bhakti mengatakan dana belanja yang mengendap berasal dari banyak daerah.
“Data simpanan pemda ini data gelondongan. Jadi memang kalau dicari daerah paling banyak ya daerah yang punya anak banyak, itu biasanya jumlahnya besar,” kata Prima.
Sumber : Detik.com
