TNews, SULUT – Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI Abhan, menghimbau seluruh jajaran Bawaslu Sulawesi Utara (Sulut) untuk menjaga integritas diri, terlebih dalam tahapan penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) tahun ini.
Hal itu disampaikan Abhan dalam tatap muka bersama pimpinan Bawaslu Sulut serta kabupaten/kota, di Hotel Sutanraja Maumbi, Kabupaten Minahasa Utara, Sabtu (11/1/2020). “Diimbau seluruh penyelenggara Pemilu untuk menjaga integritas diri, bekerjalah sesuai dengan aturan, on the track dan tidak main-main menyalahgunakan kewenangan kekuasaannya,” ujar Abhan.
Abhan dalam kesempatan itu juga turut mengungkapkan rasa prihatin dan sedih atas kasus yang menimpa Komisioner KPU RI Wahyu Setiawan yang terjerat operasi tangkap tangan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Ia mengingatkan agar penyelenggara tidak terlibat dalam persoalan yang merusak integritas, salah satunya suap.
“Dan tentu publik dan media punya peran besar. Kalau ada hal-hal yang potensi menyalahgunakan kewenangan, laporkan pada kami supaya bisa kami tegur. Harapan kami, kasus ini tidak akan mempengaruhi proses tahapan Pilkada. Tetap jalan sambil persoalan ini kita selesaikan. Terkait WS, kami segera bawa ke DKPP (Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu) agar ada putusan secepatnya sehingga kepastian status keanggotaan WS cepat selesai. Segera ada PAW (Pergantian Antar Waktu), diisi oleh calon-calon di bawahnya,” pungkas Abhan.
Kehadiran Ketua Bawaslu RI Abhan ke Sulawesi Utara, menandakan ada perhatian khusus bagi jajaran penyelenggara Bumi Nyiur Melambai. Abhan memberikan pembinaan langsung kepada seluruh Komisioner Bawaslu Kabupaten/Kota dalam agenda training of trainer (TOT) kepada Bawaslu Kabupaten/Kota dalam rangka peningkatan kapasitas pengawasan kecamatan pada Pemilihan Gubernur, Wakil Gubernur, Bupati dan Walikota tahun 2020 di Provinsi, 10-12 Januari 2020, di Hotel Sutanraja Maumbi Minahasa Utara.
Menurut Abhan, Bawaslu Sulut memiliki konsentrasi besar karena akan menyelenggarakan 8 Pilkada yaitu Pemilihan Gubernur (Pilgub) dan 7 Pemilihan Wali Kota/Wakil Wali Kota serta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati. “Ada 9 provinsi yang jadi atensi karena ada pelaksanaan Pilgub, salah satunya Sulawesi Utara yang juga laksanakan Pilkada di tingkat provinsi dan 7 kabupaten/kota, sehingga perlu kerja ekstra keras,” ujarnya. Menurut Abhan, TOT di tingkat Bawaslu Kabupaten/Kota sebagai bentuk persiapan pembentukan pengawas di tingkat desa bahkan Tempat Pemungutan Suara (TPS).
“Ad hoc sebagai tulang punggung kita di daerah. Semua persoalan berawal dari tingkat TPS. Maka pengawas TPS harus punya kapasitas untuk menyelesaikan masalah. Jajaran kami hadir sebagai problem solving (penyelesaian masalah, red) sehingga kalau ada masalah diharapkan segera diselesaikan di tingkat bawah. Melalui pelatihan seperti ini diharapkan pengetahuan kawan-kawan meningkat. Sehingga Pengawas kami punya kapasitas memadai dalam melakukan tugas pengawasan sebaik-baiknya,” tambah Abhan.
Hadir dalam TOT tersebut Ketua Bawaslu Sulut Herwyn Malonda, Koordinator Divisi Hukum Data dan Informasi Supriyadi Pangellu SH, Koordinator Divisi Pengawasan dan Hubungan Antar Lembaga Kenly Poluan dan Koordinator Divisi Penyelesaian Sengketa Awaludin Umbola.
Sumber : beritamanado.com
