TNews, Bitung – Proses pelantikan ratusan kepala sekolah (Kepsek) yang dilakukan Wali Kota Bitung, Max Lomban, Selasa (07/01/2020) menimbulkan masalah baru. Dari informasi, ada sejumlah Kepsek yang dilantik belum memenuhi persyaratan dan bertentangan dengan Permendikbud Nomor 6 tahun 2018 tetang penugasan guru sebagai kepala sekolah.
Akibatnya, beberapa sekolah terancam tidak dapat mengelola dana BOS mengingat kriteria seperti mengikuti pelatihan calon kepala Sekolah (Cakep) dan Diklat penguatan Kepsek belum terpenuhi. “Itu yang sudah saya ingatkan ke Wali Kota beberapa waktu lalu agar betul-betul mengkaji terkait rolling jabatan Kepsek karena bisa berimbas fatal terhadap pendidikan,” kata pemerhati pemerintahan, Muzaqhir Boven.
Akibatnya jika informasi itu benar kata Muzaqhir, maka sekolah tidak akan bisa mengelola dana BOS karena untuk jabatan Kepsek harus memenuhi kriteria khusus. “Ingat, pendidikan adalah salah sektor vital dan harus diisi oleh SDM yang benar-benar memenuhi kualifikasi agar pendidikan kita benar-benar bermutu. Tapi jika begini, maka jangan harap pendidikan kita akan berkualitas,” katanya.
Dikonfirmasi usai pelantikan ratusan Kepsek, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Pemkot Bitung, Julius Ondang menyatakan ada beberapa Kepsek yang belum mengikuti Cakep dan Diklat penguatan Kepsek. “Ada yang sudah ikut seleksi Cakep dan Diklat penguatan Kepsek. Tapi ada juga yang belum, namun untuk lebih jelas bisa tanya langsung ke Ibu Sekretarias Dinas, Melinda Salindeho,” kata Julius.
Sumber : beritamanado.com
