Tnews.com.manado Ratusaan massa buruh bersama elemen masyarakat melakukan aksi demonstrasi di sekretariat DPRD Sulut, Kairagi, Rabu (11/3/2020) sore.
Menarik, tak satupun anggota DPRD menerima aspirasi massa terdiri Konfederasi Serikat Buruh Seluruh Indonesia (KSBSI), Persatuan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) dan elemen masyarakat lainnya.
Di ketahui Ratusaan massa buruh bersama elemen masyarakat melakukan aksi demonstrasi tolak Omnibus Law RUU Cipta Kerja oleh DPR RI.
Sebagai Pimpinan di kantor DPRD Sulut, Sekertaris Dewan Glady Kawatu turun langsung menerima para pendemo dan menjelaskan kenapa tak satupun Anggota DPRD Sulut yang menerima.
“DPRD ada pembagian kewenangan. Kebetulan semua komisi bertugas di luar kantor. Jam kerja DPRD tidak ditentukan sama dengan ASN. Rapat paripurna, rapat lainnya termasuk terima aspirasi sudah diagendakan,” jelas Kawatu, didampingi pejabat dan staf sekretariat.
Kawatu menjelaskan surat masuk agak terlambat sehingga saat dikomunikasikan terlanjur semua anggota DPRD sedang tugas luar.
“Tapi, jadi komitmen DPRD tetap menerima semua aspirasi,” terang Glady Kawatu.
Terkait Omnibus Law RUU Cipta Kerja, menurut Glady Kawatu, RUU masih proses pembahasan, masih ada ruang berikan masukan. Aspirasi jadi masukan bagi DPRD dan pemerintah.
“Saya baca RUU masih akan dikonsultasikan secara publik termasuk dengan KSBSI,” jelas Glady.
Glady mengungkapkan bahwa Gubernur Olly Dondokambey telah menugaskan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Dinakertrans) untuk memasukkan aspirasi diyakini dapat dipertimbangkan oleh pemerintah pusat.
“Dalam semangat kebersamaan saya yakin yang kita perjuangakan akan tercapai dan diberkati Tuhan,” pungkas Glady.
Akhirnya aksi para pendemo luntur dan langsung meninggalkan gedung DPRD Sulut yang sebelumnya di ketahui mereka sudah melaksanakan demo di Kantor Gubernur Sulut.
(DVD)
