TNews, BOLSEL – Bupati Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan (Bolsel), Hi Iskandar Kamaru SPt, Menyampaikan Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ) Kepala Daerah Akhir Tahun Anggaran 2019, saat Rapat Paripurna Tahap I melalui video conference (Vicon) dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Bolsel. Senin (27/04/2020).
Top eksekutif di tanah bernuansa religgius tersebut mengatakan, untuk mewujudkan pelaksanaan otonomi daerah yang bersih dan bertanggung jawab serta mampu menjawab tuntutan perubahan secara efektif dan efisien sesuai dengan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik atau good governance dan pemerintahan yang bersih atau clean government, maka kepala daerah berkewajiban menyampaikan laporan keterangan pertanggung jawaban kepada DPRD, berdasarkan amanat pasal 69 ayat 1 undang-undang republik indonesia nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah, dan pasal 19 ayat 1 peraturan pemerintah nomor 13 tahun 2019 tentang laporan dan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan daerah.
“Laporan keterangan pertanggung jawaban dimaksud secara substantif memuat visi, misi kepala daerah dan data umum daerah, penjabaran APBD, hasil penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah yang terdiri dari capaian pelaksanaan program dan kegiatan serta permasalahan dan upaya penyelesaian, kebijakan strategis dan pelaksanaannya serta tindaklanjut rekomendasi DPRD tahun anggaran sebelumnya dan capaian kinerja pelaksanaan tugas pembantuan dan penugasan,”ungkap Kamaru.
Menurut Kamaru, dari sektor kinerja makro selama tahun 2019, dimana indeks pembangunan manusia (Ipm) merupakan indeks yang menunjukkan aspek-aspek peluang hidup panjang dan sehat, mempunyai pengetahuan dan keterampilan yang memadai, serta hidup layak. indikator ini merupakan kemudahan dalam aspek sosial, budaya, dan aspek ekonomi. “Pencapaian Ipm Bolsel dalam 3 (tiga) tahun terakhir relatif cukup baik. pada tahun 2017 ipm Bolsel menyentuh angka 64,05 persen dan naik menjadi 64,49 persen pada tahun 2018 dan pada tahun 2019 mengalami peningkatan menjadi 65,28 persen,”Jelas Kamaru
Selain Ipm, Kamaru juga menjelaskan bahwa angka kemiskinan menjadi faktor yang terus diupayakan menurun sebagai salah satu indikator pembangunan. “Angka kemiskinan di Bolsel terus mengalami penurunan setiap tahunnya, jika dilihat dari capaian 3 (tiga) tahun terakhir tercatat angka kemiskinan pada tahun 2016 sebesar 14,85 persen turun menjadi 14,16 persen pada tahun 2017, kemudian pada tahun 2018 kembali mengalami penurunan sebesar 0,56 persen yakni diangka 13,60 persen,”ungkap Kamaru.
“Selanjutnya angka pengangguran, dimana angkatan kerja adalah penduduk usia kerja 15 tahun atau lebih yang bekerja atau punya pekerjaan namun sementara tidak bekerja dan pengangguran. dari total penduduk usia kerja di tahun 2019, lebih dari setengah penduduk Bolsel termasuk angkatan kerja. sementara itu, tingkat pengangguran terbuka Bolsel di tahun 2019 mencapai 4,79 persen, dimana persentase bekerja terhadap angkatan kerja mencapai 95,21 persen,”jelas Kamaru.
Dari aspek pertumbuhan ekonomi, di Bolsel pertumbuhan ekonomi yang terjadi memberikan gambaran kenaikan nilai tambah yang dicapai oleh suatu daerah pada tahun tertentu. “Dimana laju pertumbuhan ekonomi Bolsel pada periode tahun 2015 sampai tahun 2019 terlihat terus mengalami peningkatan setiap tahunnya. keadaan tahun 2019 perekonomian Bolsel tumbuh sebesar 6,43 persen. pada tahun 2019, perekonomian tumbuh melambat dibandingkan dengan tahun 2018. “Meski tumbuh melambat namun angka tersebut mampu melampaui target pertumbuhan ekonomi yang ditetapkan dalam RPJMD 2016 -2021 yakni sebesar 6,40 persen,”tutur Kamaru.
Dijelaskan Kamaru, untuk pendapatan per kapita, produk domestik regional bruto (Pdrb) atas dasar harga berlaku Bolsel tahun 2019 mencapai Rp 2,08 triliun, sedangkan Pdrb atas dasar harga konstan mencapai Rp 1,32 triliun di tahun 2019. jika dilihat menurut lapangan usaha, maka penyumbang Pdrb terbesar adalah kategori pertanian, kehutanan, dan perikanan yang mencapai sekitar 38,21 persen. ini dapat dipahami bahwa penduduk Bolsel masih mengandalkan sektor pertanian. selain itu, lapangan usaha yang memiliki sumbangan terbesar dalam Pdrb berikutnya adalah konstruksi yakni sebesar 15,07 persen, serta administrasi pemerintahan dan jaminan sosial wajib sebesar 11,52 persen. “Sedangkan ketimpangan pendapatan (Ratio gini), berada pada angka 0,33 persen, artinya ketimpangan pendapatan penduduk di Bolsel selatan masih berada pada kategori sedang,”tutur kamaru.
Selain sektor kinerja makro, Bupati Iskandar Kamaru, juga memaparkan dari sektor keuangan, dimana menurut kamaru, pendapatan asli daerah (PAD) dengan target sebesarRrp. 16.522.188.475,- dan dapat direalisasi hingga Rp. 18.049.669.248,- atau 91,53%, dan komponen lain-lain pendapatan daerah yang sah tercatat, target sebesar Rp. 92.924.137.340,- direalisasikan Rp. 93.506.523.625,- atau 99,38%. “Untuk dana perimbangan yang diterima oleh Bolsel sebesar Rp. 478.368.191.022,- dari target yang ditetapkan sebesar Rp. 477.544.028.397,- atau 99,82%.,”Imbuh Kamaru.
Dengan demikian menurut kamaru, kita bisa melihat bahwa pendapatan daerah Bolsel masih mengandalkan anggaran dari dana perimbangan sebesar 80,75%, dan lain-lain pendapatan daerah yang sah sebesar 14,08%. sedangkan pendapatan asli daerah hanya berkontribusi sebesar 3,06%.
Dikatakan Kamaru, dengan adanya gambaran pendapatan daerah secara umum, dapat disimpulkan bahwa pembiayaan daerah di Bolsel masih sangat bergantung pada pemerintah pusat. “Untuk itu diperlukan komitmen serta kerjasama dari semua pihak agar dapat meningkatkan sumber pendapatan asli daerah yang terdiri atas pendapatan pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah,”ungkap Kamaru.
“Mari kita bersama-sama terus mengoptimalkan pemanfaatan sumber pendapatan asli daerah yang sudah ada serta menggali potensi sumber pendapatan asli daerah lainnya. dan memotivasi masyarakat agar dapat mengelola sumber daya yang dimiliki dalam bentuk badan usaha milik desa (Bumdes) yang dipelopori oleh masyarakat desa,”imbuh Kamaru.
Lanjut kamaru, dari pengelolaan belanja daerah, dimana belanja tidak langsung tahun anggaran 2019 sebesar Rp. 289.236.446.311,47,- dapat direalisasikan sebesar Rp. 281.071.458.230,- atau 97,18%. dan belanja langsung sebesar Rp.1322.277.785.203,- dengan realisasi Rp.l302.326.192.704,- atau 93,81 %. “Alokasi belanja tidak langsung digunakan antara lain untuk belanja gaji, tunjangan dan tambahan penghasilan PNS, serta belanja penerimaan lainnya untuk pimpinan dan anggota DPRD serta kepala daerah dan wakil kepala daerah. sementara alokasi belanja langsung digunakan antara lain, untuk belanja pegawai, belanja barang dan jasa, serta belanja modal, dan untuk selengkapnya paparan penyelenggaraan pemerintahan tahun 2019 dapat kita lihat bersama dalam dokumen laporan keterangan pertanggung jawaban kepala daerah yang telah diserahkan,”Tutur Kamaru.
“Kita sadari bersama, bahwa deskripsi keberhasilan yang telah dicapai belum dapat mewujudkan berbagai harapan dan keinginan rakyat Bolsel. untuk itu, menjadi tangggung jawab kita bersama senantiasa menjaga kemitraan yang harmonis melalui kolaborasi dan kontribusi sebagai wujud tanggung jawab mengemban amanah masyarakat demi kepentingan daerah yang sama-sama kita cintai. semangat untuk terus berubah harus terus ada. perubahan jangan hanya sekedar angan-angan, tapi mesti dilaksanakan dan ditindaklanjuti. semua stakeholder pembangunan haruslah memberi kontribusi dan topangan, agar tidak bekerja bagai benang kusut. marilah kita sama-sama berbuat yang terbaik, agar daerah ini semakin religius, berbudaya, bermartabat, maju dan sejahtera,”Tutup Kamaru.
Diketahui, Dalam Rapat Paripurna Penyampaian LKPJ Kepala Daerah Akhir Tahun Anggaran 2019 dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Ir. Arivin Olii dan diikuti oleh Pimpinan dan Anggota DPRD Bolsel. Turut mendampingi Bupati, Sekda Bolsel Marzanzius A. Ohy, S.STP, Asisten Setda dan Para Kepala SKPD melalui Aplikasi Zoom di Kantor Masing masing.
Gie
