TNews, JAKARTA – PA 212, FPI beserta ormas Islam lainnya telah menggelar aksi demonstrasi menuntut pembatalan Rancangan Undang-undang tentang Haluan Ideologi Pancasila (HIP) di Gedung DPR, pada Rabu (24/6).
Namun, aksi demonstrasi itu mendapat kecaman dari PDIP. Sebab, berdasarkan video yang beredar di media sosial, nampak sejumlah peserta aksi membakar bendera berlambang banteng itu. Mereka juga berteriak bakar PKI.
Menyikapi hal itu, Sekjen PDIP, Hasto Kristiyanto, mengatakan pihaknya sangat menyesalkan aksi pembakaran itu. Sebab dinilai sebagai aksi provokasi.
“PDI Perjuangan ini Partai Militan, kami punya kekuatan grass-roots, dan kekuatan ini kami dedikasikan sepenuhnya bagi kepentingan bangsa dan negara. Meskipun ada pihak yang sengaja memancing di air keruh, termasuk aksi provokasi dengan membakar bendera partai, kami percaya rakyat tidak akan mudah terprovokasi,” kata Hasto kepada wartawan, Kamis (25/6).
Hasto menegaskan, seluruh kader PDIP di penjuru daerah saat ini tengah fokus membantu rakyat melawan pandemi COVID-19. PDIP akan terus mendukung langkah yang dilakukan pemerintah.
“Presiden, wapres dan seluruh jajaran kabinet didukung oleh seluruh kader PDI Perjuangan yang antara lain terdiri dari 128 anggota DPR RI, 18 Ketua DPRD, 416 anggota DPRD Provinsi, 3.232 anggota DPRD Kab kota dan 237 kepala daerah dan wakil kepala daerah serta 1,43 juta pengurus Partai, menyatu dengan rakyat, memerangi COVID-19 dengan seluruh dampaknya secara sosial dan ekonomi. Itulah skala prioritas kita bersama,” tegas Hasto.
Maka dari itu, Hasto memastikan PDIP akan menempuh jalur hukum terhadap mereka yang sudah membakar bendera partai dalam aksi tersebut. Ia juga meminta kepada kader partai tidak terprovokasi dengan peristiwa itu.
“Jalan hukum inilah yang dilakukan oleh PDI pada tahun 1996, ketika pemerintahan yang otoriter mematikan demokrasi,” tutur Hasto.
Selain itu, terkait proses pembahasan RUU HIP, Hasto kembali menegaskan PDIP sejak awal selalu mendengarkan aspirasi mengedepankan dialog dengan masyarakat. Ia memastikan PDIP terbuka dengan koreksi dan perubahan agar sejalan dengan suasana kebatinan rakyat.
“Jadi sebaiknya semua menahan diri dan menghindarkan dari berbagai bentuk provokasi. Dari Sabang sampai Merauke, dan dari Miangas hingga ke Rote sangat majemuk,” ujar Hasto.
“Kita bersatu karena Pancasila. Kita harus belajar dari konflik di Suriah, Yaman, Libya dll. Rakyat di negara-negara tersebut akhirnya menjadi korban. Indonesia memiliki nilai luhur untuk bermusyawarah, jadi itulah yang harusnya kita kedepankan,” tutupnya.
Sumber: Kumparan.com
