TNews, POLITIK – Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo menjelaskan soal info orang partai Gerindra yang menjadi eksportir benih lobster atau benur. Menurutnya, tidak semua yang diberikan izin impor berasal dari partai Gerindra.
Edhy menjelaskan bahwa yang memberi izin impor bukan dirinya langsung, melainkan tim yang terdiri atas Direktorat Jenderal terkait, Inspektur Jenderal (Irjen), hingga Sekretaris Jenderal Kementerian.
“Kalau ada yang menilai ada orang Gerindra, kebetulan saya orang Gerindra, tidak masalah. Saya siap dikritik tentang itu. Tapi coba hitung berapa yang diizinkan itu mungkin tidak lebih dari 5 orang atau 2 orang yang saya kenal. Kebetulan salah satu dari 26 itu ada orang Gerindra dan saya juga nggak bisa mengkomunikasikan. Yang memutuskan juga bukan saya, tim. Surat pemberian izin itu tidak dari menteri tapi dari tim yang sudah ada,” kata Edhy dalam rapat kerja bersama Komisi IV DPR RI, Jakarta, Senin (6/7/2020).
Edhy mengakui memang ada yang daftar melalui dirinya untuk gabung menjadi eksportir benih lobster. Namun dia langsung menyerahkan berkas tersebut kepada tim dan memintanya untuk jalankan sesuai aturan yang sudah ditetapkan.
“Masa saya harus larang orang dari Gerindra, saya nggak ngerti siapa maksudnya dan kami masukkan baik-baik, tidak daftar lewat saya. Memang ada yang daftar ngasih surat, saya kasih kan ke panitianya silakan jalankan sesuai aturan,” ucapnya.
Edhy menjelaskan bahwa kementerian membuka kesempatan yang sama untuk seluruh perusahaan maupun koperasi yang berniat ingin mengajukan izin. Salah satu kriteria yang harus dimiliki yakni perusahaan atau koperasi tersebut harus memiliki sarana untuk budidaya lobster.
“Kan bisa di cek di lapangan syaratnya mereka harus punya sarana untuk budidaya dulu, untuk pembesaran dulu dan itu kalau nggak ada nggak boleh kita izinkan,” imbuhnya.
Selain itu, eksportir juga wajib mengembalikan 2% ke alam dari yang mereka tangkap. Jika mereka melanggar, maka pemberian izin akan dicabut.
- Keuntungan Nelayan dari Ekspor Benih Lobster
Edhy mengatakan eksportir harus membeli benih lobster dari nelayan dengan harga minimal Rp 5.000 per ekor. Harga itu lebih tinggi dibanding saat berlakunya larangan eskpor.
“Harga di petaninya diwajibkan Rp 5.000 minimal. Tidak kayak dulu yang diekspor ilegal itu mereka hanya dibeli Rp 1.000 sampai Rp 2.000 (per ekor). Sekarang saya minta juga keadilan. Saya ngelola negeri ini juga kita kerja keras karena kita untuk membuktikan apa yang diperintahkan Pak Jokowi ini harus jalan,” ujar Edhy dalam rapat kerja bersama Komisi IV DPR RI, Jakarta, Senin (6/7/2020).
Jika dihargai Rp 5.000 per ekor, misalnya eksportir membeli 100 juta ekor, maka nelayan bisa dapat Rp 500 miliar. Jika harga itu dilanggar, maka pemberian izin usaha ekspor akan dicabut.
“Tidak ada penekanan harga. Kalau ada perusahaan yang kita izinkan menekan harga itu akan kami langsung cabut. Kontrolnya sangat mudah karena semuanya terdaftar di mana, posisinya di mana, letaknya di mana mereka berusaha,” ucapnya.
Selain itu, negara juga akan mendapat pemasukan dari pajak yang ditetapkan dari ekspor benih lobster.
“Kalau harganya di bawah Rp 10.000 (per ekor) dia cuma membayar Rp 1.000 pajaknya. Tapi kalau di atas Rp 25.000 per benih, dia bisa sampai Rp 5.000 bayar ke negara. Makanya saya kasih izin saja daripada nanti dia ngebeli, uangnya nggak kembali, besoknya nggak bisa beli punya nelayan lagi, siapa yang nanggung makannya mereka lagi,” jelasnya.
Edhy menegaskan peraturan yang dibuat ini tidak bersifat baku. Jika memang aturan ekspor benih lobster ini harus dirombak suatu saat, dia mengaku siap melaksanakannya.
“Ini bukan kitab suci yang kita ciptakan. Kalau salah kita perbaiki. Pada saat dia di undang-undang kan, check and balance, kontrolnya berjalan, koreksi berjalan. Jangan khawatir, saya bukan menteri yang keras kepala yang pada saat dikasih masukan untuk dirombak nggak mau rombak kayak yang dulu,” tandasnya.
- Lobster Dijamin Tak Akan Punah
Terkait banyak kekhawatiran soal lobster akan punah jika diekspor, Edhy bilang, satu lobster bisa bertelur sampai 1 juta ekor sekaligus jika sedang musim panas.
“Satu ekor lobster itu bisa bertelur sampai 1 juta dan di daerah yang musim panasnya hanya 4 bulan itu bisa sampai 4 kali bertelur, ini hasil penelitian di Tasmania. Indonesia ini adalah daerah yang banyak mataharinya sepanjang tahun musim panas,” ucapnya.
Edhy menyebut jumlah itu jauh dari perkiraannya. Daripada ditinggal di alam, yang kemungkinan tingkat hidupnya sangat kecil.
“Saya sangat yakin seandainya lobster kita tinggalkan di alam, kehidupan di alam itu dia hanya bisa besar 0,02% saja. Jadi 20% ekspor benih lobster itu dia akan jadi dewasa hanya 1 ekor. Sementara kalau di budidaya bisa sampai 30% dan ini bisa dilakukan secara tradisional,” jelasnya.
Itulah alasannya dia ngotot membuka keran ekspor benih lobster. Edhy membuka peluang untuk perusahaan manapun bergabung. Sampai hari ini, sudah ada 31 perusahaan yang sudah diverifikasi untuk ekspor benih lobster.
“Sudah ada 31 perusahaan yang diverifikasi, yang diumumkan hanya 26 dan kita terus berkembang. Laut kita terlalu luas, wilayah kita terlalu besar dan sektor ini adalah yang saya sangat yakin akan menghasilkan nilai ekonomi,” tandasnya.
- Susi Tidak Rela
Mantan Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti merespons kebijakan pembukaan keran ekspor benih lobster yang dilakukan oleh Menteri saat ini Edhy Prabowo. Dia mengaku tidak rela jika ekspor benih lobster dibuka.
“Saya memang tidak rela bibit lobster diekspor. Saya rakyat biasa yang tidak rela bibit diekspor,” ujarnya dikutip dari akun Twitter resmi miliknya @susipudjiastuti, Senin (6/7/2020).
Cuitan pemilik Susi Air ini merupakan respons dari berita detikcom yang berjudul ‘DPR Bela Edhy Prabowo Soal Ekspor Benur: Ada Mantan Menteri Belum Rela’. Di situ, dia memberikan respons dengan memberi emoticon tepuk tangan.
Sebelumnya, Anggota Komisi IV DPR RI dari Fraksi Gerindra Darori Wonodipuro menyebut polemik saat ini masih ada campur tangan dari menteri lama yang belum rela melepas jabatannya. Darori merupakan salah satu pihak yang mendukung ekspor benih lobster dibuka.
“Ada mantan menteri belum rela melepaskan jabatannya. Kok yang direcokin lobster?” kata Darori saat rapat kerja bersama Edhy, Senin (6/7/2020).
Meski tidak diucapkan secara gamblang, Susi merasa politisi Partai Gerindra tersebut menyindir dirinya yang memang memimpin KKP selama periode 2014-2019.
Sumber: Detik.com
