Sasauw : Nusa Utara Tidak Mau Jadi Komoditas Politik Semata
TNews, Minut – Penyataan sikap politik terbuka terus dikumandangkan para tokoh masyarakat (Tomas) daerah Kepulaun Utara Sulawesi Utara (Sulut) yang akrab dengan sebutan Nusa Utara, jelang suksesi Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pemilukada) pada, 09 Desember 2020 mendatang.
Refleksi dari politik terbuka ini, seperti tergambar pada sebuah catatan kritis dari masyarakat Nusa Utara yang tidak ingin sekedar menjadi penonton, namun terlibat langsung dalam pemenangan Calon Gubernur/Wakil Gubernur dalam menggantung harapan yang belum menjadi kenyataan oleh pemerintah provinsi Sulut, saat ini di wilayah yang berbatasan langsung dengan negara tetangga Filipina tersebut.
Salah satu tokoh Nusa Utara Drs. Nelson Sasauw yang juga Mantan Ketua Umum Masyawarah Masyarakat Talaud (MUKAT) Jumat (18/07/2020) menyebutkan, minimnya alokasi APBD provinsi Sulut setiap tahun yang dialokasikan ke 3 daerah otonom di Nusa Utara yakni Kabupaten Siau, Tagulandang dan Biaro (Sitaro), Kabupaten Sangihe dan Kabupaten Talaud adalah salah satu variabel politik, bahwa keberpihakan pemerintah ke Nusa Utara masih sangat memprihatinkan. Makanya, hampir 50 tahun lebih Nusa Utara tetap menjadi salah satu daerah perbatasan yang kurang mendapat perhatian pemerintah dan hanya menjadi komoditas politik semata. “Bukan hanya dari aspek pembangunan sarana infrastrukur. Namun, dari aspek pemberdayaan SDM (birokrat,red) di jajaran pemprov, kadang-kala kita dipadang sebelah mata. Hampir setiap hari saya intens mendapat telpon dari saudara-saudara kita yang menitik karir di birokrat, yang merasakan ketidak-adilan ini,” beber Sasauw yang juga tokoh pendiri terbentuknya kabupaten Talaud ini.
Bahkan dirinya menyebutkan kerja sama ini sudah diresmikan langsung oleh Presiden RI Joko Widodo dan Presiden Filipina Rodrigo Duterte pada 30 April 2017 lalu, ternyata tidak ditindak lanjuti Pemprov Sulut, adalah salah satu bukti fisik janji pemerintah yang tidak pernah terwujud di Nusa Utara, disamping rencana pembangunan jalan lingkar Karakelang di Talaud. “Kelanjutan kerja sama Indonesia-Filipina dengan menghadirkan kapal super shuttle RoRo 12 milik maskapai Asian Transport Marine (ATM) yang tidak ada realisasinya sampai sekarang,” kata Sasauw.
Padahal, kata Sasauw jika kerja sama ini terwujud, diyakini mampu menghidupkan sektor ekonomi masyarakat Nusa Utara (Kab. Sangihe, Kabupaten Talaud dan Kabupaten Sitaro) dari berbagai macam aspek pembangunan.
“Sudah saatnya kita (warga Nusa Utara, maksudnya) memilih pemimpin yang menyatakan kepeduliannya kepada warga Nusa Utara. Pemimpin yang konsisten dan komitmen, serta pemimpin yang memiliki konsep untuk pembangunan Nusa Utara selama 5 tahun kedepan,” ujar Sasauw.
Lanjut Sasauw, keterlambatan pembangunan infrastruktur di Nusa Utara sangat jelas dan bisa disaksikan dengan mata telanjang. “Masih banyak saudara-saudara kita yang hidup di Marore, Miangas maupun pulau-pulau terluar lainnya yang tidak menikmati fasilitas air bersih, listrik, pusat pelayanan kesehatan maupun ketersedian sandang dan pangan. Jujur saya prihatin dengan keadaan ini. Sampai kapan kita akan bertahan dengan kondisi ini,” urai Sasauw polos.
Melihat kondisi ini dan sebagai anak daerah, maka dirinya bersama beberapa tokoh masyarakat Nusa Utara lainnya sepakat untuk membentuk Relawan Nusa Utara bersama Vonnie Anneke Panambunan (VAP) sebagai calon Gubernur Sulut periode 2021-2026 mendatang. “Komitmen kita cuma satu, memberdayakan semua SDM warga nusa utara di Sulut untuk memenangkan VAP menjadi Gubernur Sulut dipilkada 09 Desember 2020 mendatang,” janji Sasauw penuh optimis. (PCV/***)
