Tnews.com -Sulut- Perwakilan Forum Perguruan Tinggi Swasta Bolmong Raya (FPTS -BMR) siang mendatangi kantor DPRD Sulut mengadukan berbagai aspirasi terkait bantuan jaring pengaman sosial bagi Mahasiswa, Dosen dan Pegawai Administrasi akibat dampak covid 19.
Kunjungan mereka diterima langsung Komisi IV yang di Ketuai Braien Waworuntu, Yusra Alhabsy (anggota), I Nyoman Sarwa (anggota) di ruang serba guna lantai 3 di gedung cengkih Senin (31/8).
Koordinator FKPT-BMR Supit Mamuaya,S.Kom,MMSI didampingi Dr.Ridwan Lasabuda selaku penasehat serta Sekretaris Dr (Can) Muliadi Mokodompit berharap komisi 4 bisa memperjuangkan aspirasi terkait nasib PTS di ceBomong Raya terlebih ditengah situasi pandemi covid 19.
” Sebelumnya kami selalu menerima bantuan pendidikan dari Pemprov Sulut melalui Dinas Pendidikan Sulut tapi empat tahun terakhir ini bantuan tersebut tidak pernah lagi kami terima, “ ujar koordinator FKPT Supit Mamuaya.
Menurutnya, dampak dari pandemi ini tidak hanya pada kualitas kesehatan masyarakat, juga pada kualitas ekonomi maupun kondisi sosial masyarakat. Salah satu sector yang berdampak akibat pandemi COVID-19 adalah sektor perguruan tinggi, khususnya perguruan tinggi swasta, akibat melemahnya kualitas ekonomi orang tua mahasiswa. Sedangkan perguruan tinggi swasta hanya mengandalkan keberlangsungan proses belajar mengajar-nya dari biaya pendidikan mahasiswa sebagai pemasukan utamnya.
“ Pendidikan tinggi dianggap sebagai basis bagi terciptanya individu berintegritas (well-educated), sangat disayangkan apabila mahasiswa karena keterbatasan dan persoalan finansial di masa Pandemi ini harus memupus semangatnya menempuh di pendidikan tinggi. “ ujar Supit Mamuaya.
Ditambahkannya, Wilayah Bolaang Mongondow Raya (4 Kabupaten, 1 Kota), setelah 75 tahun Indonesia Merdeka, Indeks Pembangunan Manusia-nya (Pendidikan, Kesehatan, Kesejahteraan) masih rendah dibandingkan dengan kabupaten lain di propinsi Sulawesi Utara, padahal sumberdaya alamnya melimpah (pertambangan mineral (emas), pertanian, kelautan).
“ Di Bolaang Mongondow Raya, terdapat 11 PTS yang melayani kebutuhan masyarakat lokal akan pendidikan tinggi, karena di wilayah ini belum ada satupun Perguruan Tinggi Negeri (yang dibiayai oleh pemerintah). “ ungkapnya.
Menanggapi aspirasi yang disampaikan FPTS MBR tersebut, Ketua Komisi IV Braien Waworuntu mengatakan akan menindaklanjuti persoalan ini serta mencari jalan keluar.
“Kami berharap Pemprov dalam memberikan bantuan khususnya untuk Perguruan Tinggi harus merata. Jangan ada kesan mereka seolah-olah mereka PerguruanTinggi di Bolmong Raya dianak tirikan apalagi sudah 4 tahun ini belum ada bantuan yang diberikan kepada PTS disana,”tegas Waworuntu.
Hal senada juga disampaikan anggota komisi 4 Yusra Alhabsyi bahkan memberi apresiasi upaya FKPTS BMR yang membawa persoalan tersebut melalui lembaga legislative.
Menurutnya persoalan seperti ini sangat baik dibicarakan dengan wakil rakyat, kantor DPRD Sulut terbuka lebar untuk masyarakat sulut.
“Sebagai bagian dari masyarakat Bolmong raya tentu saya sangat prihatin dengan IPM di Sulawesi Utara ternyata Bolmong termasuk bagian dalamkategori rendah plus minus Kotamobagu dan ini sudah menjadi problem lama dan ini yang perlu kita dorong bersama paling tidak kita harus memikirkan bagaimana caranya keluar dari kategori rendah, dan ini menjadi urusan komisi 4 yang bermitra dengan pendidikan paling tidak memberikan pandangan kepada pemerintah dari sisi konsep maupun dari segi support anggarannya.” terang Yusra.
Ditambahkannya apa yang disampaikan FPTS nantinya akan dilakukan kroschek melalui Dinas Pendidikan, termasuk koordinasi bersama komisi 2 sebagai mitra kerja biro keuangan minimal empat tahun terakhir perguruan tinggi swasta mana yang sudah mendapatkan bantuan .
“ Yang dikhawatirkan jangan sampai ada perguruan tinggi tahun ini dapat bantuan kemudian tahun depan dapat juga dan seterusnya, sementara ada perguruan tinggi yang sangat butuh bantuan Pemprov jarang tersentuh., “ pungkas Yusra. (**)
(DvD)
