TNews, BOLMONG — Badaan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Bolaang Mongondow (Bolmong), Senin (19/10/2020) menggelar kegiatan sosialisasi di tingkat daerah terkait irigasi kewenangan kabupaten dalam rangka penyusunan Profil Sosial Ekonomi Teknis dan Kelembagaan (PSETK), di Ruang Rapat Kantor Balai Penyuluhan Pertanian, Kecamatan Lolayan.
Rapat tersebut dipimpin langsung Kepala Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan Bappeda Winci Mokorimban, mewakili Kepala Bappeda Yarlis Hatam, turut dihadiri Asisten III Bidang Administrasi Umum Ashari Sugeha, Kepala Dinas Perdagangan dan ESDM Tonny Toligaga, Camat Lolayan Faisal Manopo dan Camat Passi Barat Marief Mokodompit.
Winci Mokorimban mengatakan, sosialisasi itu merupakan gambaran serta informasi atau data mengenai suatu daerah irigasi yang dibutuhkan oleh kelembagaan pengelola irigasi untuk proses perencanaan program dalam meningkatkan kinerja pengelolaan irigasi partisipatif.
“Kegiatan penyusunan PSETK, perlu dilaksanakan secara tepat. Sehingga dapat diperoleh informasi yang akurat, aktual dan tepat untuk merencanakan suatu program menuju peningkatan kinerja pengelolaan irigasi partisipatif pada suatu daerah irigasi,”ucap Mokorimban pada kegiatan tersebut.
Sekadar diketahui, Kabupaten Bolaang Mongondow sendiri saat ini memiliki 70 daerah irigasi yang merupakan kewenangan kabupaten. Tahun 2020 ini Bappeda Bolmong kembali melakukan lanjutan penyusunan dokumen PSETK untuk 20 Daerah Irigasi (DI). Tahun 2019 lalu, baru 12 DI yang sudah ada dokumen PSETK. Dan untuk tahun ini rencananya 20 DI yang akan disusun, yakni DI Kinali, DI Tanoyan, DI Boyaya, DI Tuyobong, DI Mopait, DI Sikopon, DI Koladi, DI Tapabasa, DI Yoyapon, DI Pinaingan, DI Inaria, DI Baki, DI Komangaan, DI Mendeng, DI Sikala Solimandungan, DI Muntoi, DI Potaai Nonapan, DI Lubuk dan DI Ambang.
Selain itu, terdapat juga dua DI kewenangan pemerintah pusat, yakni DI Toraut dan DI Kosinggolan serta Tiga kewenangan dari Provinsi Sulawesi Utara (Sulut).
Winci, menambahkan, kegunaan PSETK bagi masyarkat khususnya para petani (P3A/GP3A/IP3A dan Poktan/Gapoktan) sebagai dokumen perencanaan pengelolaan irigasi pertanian secara berkelanjutan, dan kegunaan bagi komisi irigasi sekurang-kurangnya adalah sebagai dasar pertimbangan dalam koordinasi perencanaan pengelolaan irigasi pertanian, pola dan rencana tata tanam, rencana tahunan, pembagian dan pemberian air serta rekomendasi prioritas alokasi dana pengelolaan irigasi pertanian.
“Selain itu juga, kegunaan bagi OPD terkait dengan irigasi pertanian sekurang-kurangnya adalah sebagai dasar pertimbangan dalam penyusunan RP2I, kegunaan bagi pemangku kepentingan lainnya terkait dengan irigasi pertanian sekurang-kurangnya sebagai dasar pertimbangan dalam memberikan fasilitasi bantuan sesuai kebutuhan kelembagaan petani.
“Ada beberapa kegunaan, termasuk bagi pemangku kepentingan lainnya terkait dengan irigasi pertanian sekurang-kuranganya sebagai dasar pertimbangan dalam memberikan fasilitas bantuan sesuai kebutuhan kelembagaan petani,”katanya. Disisi lain, dikatakannya, bahwa kegiatan tersebut telah mengikuti prosedur protokol kesehatan Covid-19. “Dalam kegiatan ini, kita juga meminta para peserta untuk memperhatikan protokol kesehatan, dengan menerapkan Tiga M. Yakni Memakai maksker, Mencuci tangan dan Menjaga jarak selama kegiatan,”kata dia.
Kegiatan ditutup oleh Asisten Administrasi Umum Ashari Sugeha, dihadiri juga sejumlah perwakilan dari OPD terkait, Konsultan ISAI-IPDMIP Provinsi Sulut. Konsultan Pendamping BWS Sulawesi I, Kepala BPP Kecamatan Lolayan, Kepala BPP Kecamatan Passi Barat, Ketua Harian Sekretariat Komisi Irigasi Bolmong, Koordinator PPL Kecamatan Lolayan, Koordinator PPL Kecamatan Passi Barat, Pengamat Pengairan Dinas PUPR Wilayah Kecamatan Lolayan, Penyuluh Pertanian lapangan, serta para Sangadi yang berada di wilayah 11 DI, perwakilan P3A/poktan dan kelompok tani di 11 DI, Konsultan Pertanian, Pengelola Program dan Pelaksana Program IPDMIP.
Imran Asiaw
