TNews, Kotamobagu – Fraksi Demokrat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kotamobagu, mendukung gerakan mahasiswa menolak UU Cipta Kerja.
Ini disampaikan Ketua Fraksi Demokrat, Novy Reggy Manoppo, saat menerima aspirasi mahasiswa se-Kotamobagu, menolak Omnibus Law UU Cipta Kerja, Kamis (08/10), di kantor DPRD Kota Kotamobagu.
Bahkan, Ia menilai jika penetapan UU Cipta Kerja oleh DPR RI baru-baru ini, cacat prosedur dan harus dibatalkan.
“Saya secara pribadi dan atas Nama Fraksi Partai Demokrat DPRD Kota kotamobagu menegaskan bahwa UU Cipta Kerja yang kami nilai pembahasannya Cacat Prosedur dan tidak memperhatikan aspirasi masyarakat, pekerja, dan jaringan civil society ini, harus di batalkan,” ujar Reggy, yang disambut tepuk tangan sebagai apresiasi mereka kepada Fraksi Demokrat.
Untuk itu, Reggy meminta kepada presiden, untuk tidak menandatangani UU Cipta Kerja dan sebagai penggantinya segera menerbitkan Peraturan Pengganti Undang-Undang (Perpu).
“Karena itu kami mendesak Presiden untuk segera menerbitkan Perpu untuk membatalkan UU Cipta kerja yang tak berpihak pada rakyat khususnya buruh,” ujarnya lagi.
“Sikap kami ini adalah wujud nyata keberpihakan Demokrat pada rakyat,” tambahnya.
“Terakhir atas nama Ketua Umum DPP Partai Demokrat AHY, saya menyampaikan permohonan maaf kami kepada seluruh masyarakat sebab jumlah kami di DPR-RI tidak cukup untuk menghadang ketukan palu sidang pengesahan UU Cipta Kerja ini. Tapi, apapun kondisinya, yakinlah bahwa harapan rakyat adalah perjuangan Demokrat,” ucapnya.
Senanda deng Ketua Fraksi, Alfitri Tungkagi, anggota fraksi Demokrat DPRD Kotamobagu menyampaikan, jika fraksinya bulat mendukung gerakan penolakan pengesahan UU Cipta Kerja ini.
“UU ini, tidak berpihak kepada buruh. Tapi justru berpihak kepada para pemodal,” ujarnya.
Sementara itu, salah satu orator mahasiswa dalam aksi unjuk rasa penolakan UU Cipta Kerja di Kotamobagu, Yuni Nurhamidin, memberikan apresiasi kepada wakil rakyat yang mendukung gerakan mereka ini.
“Kami sangat mengapresiasi pernyataan sikap anggota DPRD Kotamobagu yang menyatakan sikap menolak UU Cipta Kerja ini,” kata Yuni.
Namun, para mahasiswa belum meresa puas sebelum ada pernyatan resmi secara lembaga.
“Tapi kami belum merasa puas karena belum ada sikap secara kelembagaan untuk menolak,” ujarnya.
Tim TNews
