TNews, INTERNASIONAL – Perdana Menteri Palestina Mohammad Shtayyeh merespons pertemuan rahasia Amerika Serikat-Israel dengan putra mahkota Arab Saudi. Shtayyeh mengaku sedih mendengar negara-negara di kawasan Arab mulai membahas normalisasi hubungan diplomatik dengan Israel, hingga membuka kedutaan negeri yang terus berkonflik dengan Palestina tersebut.
“Kami sedih dengan berita bahwa negara-negara Arab sedang dalam pembicaraan untuk membuka kembali kedutaan besar di Israel, terutama bahwa negara-negara ini tidak memiliki kedutaan atau misi diplomatik di tanah negara Palestina yang mereka akui,” kata Shtayyeh.
“Saya mengonfirmasi panggilan Yang Mulia Presiden Abu Mazen (Mahmoud Abbas) atas dialog Arab-Arab tentang apa yang terjadi dan perlunya mengoordinasikan posisi dengan kepemimpinan Palestina mengenai apa pun yang merugikan kami,” lanjutnya seperti dilansir dari Associated Press.
Dilansir dari media Israel, Walla, seorang pejabat Israel yang tak disebutkan namanya mengungkap Perdana Menteri Benjamin Netanyahu dan Yossi Cohen, kepala agen mata-mata Israel Mossad, terbang pada Minggu, 22 November 2020 malam ke kota Neom di Arab Saudi. Pejabat itu mengatakan Netanyahu bertemu dengan putra Mahkota, sekaligus berbicara dengan Menteri Luar Negeri AS Mike Pompeo yang sedang berkunjung ke Arab Saudi. Jika ini benar terjadi, maka kunjungan Netanyahu menjadi lawatan pertama kalinya yang pernah dilakukan Perdana Menteri Israel ke Arab Saudi. Namun, hingga berita ini diturunkan, baik Israel maupun pemerintah Arab Saudi belum mengeluarkan pernyataan resmi.
Sebelumnya, pada Kamis lalu (19/11), Mike Pompeo mendatangi Tepi Barat. Kunjungan dilakukan seiring dengan upaya Departemen Luar Negeri AS menjajaki perubahan kebijakan besar dengan mengumumkan bahwa produk yang berasal dari pemukiman tersebut dapat diberi label “Buatan Israel”.
Shtayyeh mengecam kunjungan Pompeo tersebut. Palestina memandangnya sebagai pelanggaran hukum internasional dan hambatan utama bagi perdamaian.
“Kunjungan Pompeo dan pengumuman tentang produk itu datang dalam konteks serangan terhadap hak-hak rakyat kami dan pelanggaran hukum internasional, yang bertujuan untuk menghancurkan geografi Palestina, melegitimasi aktivitas pemukiman,” ucap Shtayyeh.
Meski demikian, langkah Pompeo dinilai sejumlah pihak masih bersifat simbolis dan berpotensi dibatalkan oleh pemerintahan Presiden terpilih, Joe Biden. Biden diketahui lebih memilih ‘jalan tengah’ bagi Israel dan Palestina.
Sumber: detik.com
