TNews, POLITIK – Wali Kota Surabaya dan Ketua DPP PDIP Tri Rismaharini dikabarkan menjadi pengganti Juliari Batubara di kursi Menteri Sosial. Namun, informasi yang diungkap Pelaksana Tugas (Plt.) Ketua DPD Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Surabaya Yusuf Lakaseng ini dibantah PDIP.
Ketua DPP PDI Perjuangan Ahmad Basarah mengaku belum ada informasi Presiden Joko Widodo menawarkan Risma menjadi Menteri Sosial.
“Saya belum mendengar informasi adanya tawaran Presiden Jokowi kepada bu Risma untuk menjadi Menteri Sosial menggantikan Juliari,” ujar Basarah kepada wartawan, Senin (14/12).
Basarah menuturkan, Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri memiliki kewenangan dan hak prerogatif menugaskan dan mengusulkan kader PDIP menjadi menteri Kabinet Indonesia Maju. Siapa kader PDIP calon pengganti Juliari tergantung keputusan Megawati.
“Urusan mengenai siapa kader PDI Perjuangan yang akan ditugaskan dan diusulkan kepada presiden menjadi menteri Kabinet Indonesia Maju adalah wewenang dan hak prerogatif Bu Mega sebagai Ketua Umum PDI Perjuangan,” kata Basarah.
Ditambah, Presiden Joko Widodo memiliki hak prerogatif untuk mengangkat seseorang menjadi menteri.
“Dan mengenai keputusan pengangkatan seseorang menjadi menteri adalah hak prerogatif Presiden Jokowi,” imbuhnya.
Terserah Megawati
PDIP menyerahkan sepenuhnya siapa yang akan mengisi kursi Mensos kepada Megawati.
“Keluarga besar PDI Perjuangan menyerahkan sepenuhnya kepada Ketua Umum kami atas keputusan siapa yang akan diusulkan kepada presiden untuk menjadi mensos,” kata Basarah.
Diberitakan, Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini dikabarkan mendapatkan tawaran menjadi Menteri Sosial (Mensos) menggantikan Juliari Peter Batubara yang tersangkut kasus korupsi bantuan sosial (bansos) Covid-19.
“Saya dapat kabar bahwa Ibu Risma ditunjuk Presiden RI Joko Widodo menjadi Menteri Sosial di Kabinet Indonesia Maju,” kata Pelaksana Tugas (Plt.) Ketua DPD Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Surabaya Yusuf Lakaseng, Minggu (13/12) seperti dikutip Antara.
Sumber: Merdeka.com
