TNews, PENDIDIKAN – Komisi X Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) yang membidangi isu pendidikan meminta pemerintah untuk mengkaji ulang kebijakan pembukaan sekolah tatap muka yang mulai diberlakukan pada Januari 2021.
Ketua Komisi X DPR Syaiful Huda mengungkapkan pihaknya banyak mendapat masukan dari orang tua murid yang khawatir dengan kebijakan tersebut lantaran pandemi covid-19 belum mereda.
“Dalam beberapa hari terakhir ini, kami menerima banyak sekali masukan dari orang tua murid yang khawatir jika sekolah jadi dibuka kembali bulan depan. Mereka khawatir dengan penyebaran covid-19 yang kian tak terkendali,” ujar Syaiful dalam keterangan resmi, Kamis (24/12).
Menurut Syaiful, pembelajaran tatap muka merupakan solusi dalam mengatasi ancaman penurunan kemampuan belajar bagi siswa selama masa pandemi covid-19. Kendati demikian, kasus aktif covid-19 hingga kini masih terus bertambah.
“Akhir bulan ini tren peningkatan kasus covid-19 terus terjadi. Saya memprediksi kondisi ini akan terus berlanjut hingga bulan depan mengingat maraknya orang mudik dan liburan akhir tahun,” ucap dia.
Sebagai solusi, politikus PKB ini berharap Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) menyempurnakan sistem pembelajaran jarak jauh (PJJ).
Salah satu upaya yang bisa dilakukan, terang dia, adalah dengan melibatkan partisipasi masyarakat dalam mendonasikan gawai dan pemberian wifi gratis bagi siswa yang membutuhkan.
Kemendikbud, ucap Syaiful, juga bisa bekerja sama dengan kementerian lain dalam hal penyediaan gawai dan kuota internet.
“Kemendikbud juga bisa mendorong dinas-dinas pendidikan di daerah untuk menggalakkan program kunjungan guru, atau pengadaan walkie-talkie untuk sekolah-sekolah yang tak terjangkau sinyal internet,” ujarnya.
Sebelumnya, Wakil Ketua DPR Azis Syamsuddin juga sudah meminta pemerintah agar memikirkan secara matang rencana pembelajaran tatap muka di sekolah di tengah merebaknya penularan virus corona.
Sebagai informasi, Mendikbud Nadiem Makarim telah mengizinkan pembukaan sekolah di semua zona mulai Januari 2021.
Keputusan pembukaan sekolah tatap muka harus dilakukan bersama oleh pemerintah daerah, kepala sekolah dan Komite Sekolah.
Namun, beberapa daerah memutuskan untuk menunda pembelajaran tatap muka pada bulan depan. Salah satunya adalah Jawa Tengah.
Sumber : CNNIndonesia.com
