TNews, Kotamobagu – Singkronisasi data menjadi salah satu instrumen penting untuk memperbaiki tingkat kemiskinan. Hal ini dikatakan oleh, Novita Waliwangko, saat Rapat Koordinasi dan Evaluasi, Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (TKPKD) Kota Kotamobagu, di Kantor Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah (Bappelitbangda), Kamis, (03/12/2020).
“Garis kemiskinan naik, tentu warga miskin di sekitar itu secara otomatis langsung miskin. Dan olehnya butuh data pasti untuk menghitung,” kata Novita.
Perbedaan data dari satu instansi ke instansi yang lain, kerap jadi kendala untuk melakukan perencanaan yang tepat, dalam menangani kemiskinan.
“Badan Pusat Statistik (BPS), memotret seperti apakah keadaan kemiskinan di Kotamobagu. Dengan berbagai metodolagi, terbaru dan akurat, sehingga bisa digunakan pemerintah,” tutur Novita.
Data bisa digunakan untuk mempercepat, dan menuju atau memperkirakan sasaran yang ingin kita capai.
“Data bisa jadi bagian evaluasi dan jadi acuan, ke depan Pemda harus seperti apa,” jelas Novita.
Sementara itu, perwakilan BPS, Yasir Akuba, mengatakan, angka kemiskinan digunakan pemerintan untuk asumsi ekonomi dalam perencanaan anggaran
“Jenis-jenis kemiskinan sebenarnya ada bermacam-macam, di antaranya, kemiskinan subjektif, kemiskinan absolut, atau warga yang memperoleh pendapatan di bawah garis kemiskinan. ini digunakan BPS untuk menghitung angka kemiskinan. Selain itu, ada yang namanya kemiskinan alamaniah, karena kekurangan SDA, kemiskinan relatif, kultural, dan kemiskinan struktural,” jelas Akuba.
Diketahui, rapat ini dibuka langsung oleh Wakil Walikota Kotamobagu, Nayodo Kurniawan, didampingi Asisten 1 Pemerintahan, Gunawan Damopolii.
Neno Karlina
