TNews, BOLMONG — Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan (BKPP) Kabupaten Bolaang Mongondow (Bolmong) saat ini telah usai melakukan kajian nama-nama rotasi jabatan bagi Eselon III dan IV.
Meski kajian tersebut telah usai, namun BKPP masih menunggu petunjuk atau restu dari Bupati Yasti Soepredjo Mokoagow untuk melakukan rolling jabatan.
“Untuk kajiannya sudah selesai. Kita tinggal menunggu petunjuk pimpinan untuk melaksanakan proses pelantikan,” kata Kepala BKPP Umarudin Amba, Senin (18/01/2021).
Sementara kata, untuk jabata Eselon II, masih akan dilakukan job fit sebelum dilakukan rotasi.
“Eselon II harus dilakukan Job Fit terlebih dahulu, sedangkan yang akan di Job Fit ada 19 Dinas. Selanjutnya 13 jabatan akan dilelang. Intinya rolling bisa dilakukan kapan saja, kapanpun petunjuk pimpinan BKPP siap,” ucap Amba.
Dia menegaskan, persoalan mutasi ini menjadi kewenangan penuh dari Bupati selaku Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK).
“Rekomendasi dari KASN itu ada 19 jabatan Eselon II yang akan dilakukan Job Fit. Sementara, untuk beberapa jabatan itu memang tidak termasuk dalam rekomendasi yang diterbitkan KASN. Tetapi, semuanya kembali ke Ibu Bupati selaku user,” tuturnya.
Sebelumnya, desas desus perombakkan kabinet di tubuh Pemkab Bolmong semakin menghangat. Banyak jabatan baik Eselon II, II dan IV diprediksi akan diisi oleh wajah baru.
Wacana tersebut hadir bukan tanpa alasan. Salah satunya adalah penyederhaan dan penambahan nomenklatur Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Bolmong pada tahun 2021 mendatang. Sebut saja rencana akan dipisahnya Bagian Ekonomi Pembangunan menjadi dua bagian yakni Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam (SDA) serta Bagian Administrasi Pembangunan. Sehingga dibutuhkan pengisian jabatan atas hadirnya OPD tersebut.
Selain itu, di sejumlah OPD akan ada penambahan nomenklatur struktur. Seperti di Inspektorat yang nantinya akan ketambahan Inspektur Pembantu (Irban) Investigasi.
“Di tahun 2021, kita masih akan melakukan penyerdehanaan struktur di 11 OPD. Namun, ada juga sekitar lima OPD yang akan mengalami penambahan nomenklatur. Ini kita laksanakan sebagaimana target yang dimintakan pemerintah pusat, agar di tahun 2021 sudah bisa seratus persen struktur di semua daerah,” ungkap Kepala Bagian Organisasi Kepegawaian (Orpeg), Irlansyah Mokodompit belum lama ini.
Imran Asiaw
