TNews, POLITIK – ‘Lawan, lawan, lawan Moeldoko, lawan Moeldoko sekarang juga!’ Sorakan tersebut riuh di ruang tempat Rapat Koordinasi Daerah Partai Demokrat Jawa Tengah. Ajakan itu berkaitan dengan Kongres Luar Biasa (KLB) yang digelar di Deli Serdang Kemarin.
“Semua oknum yang ada di KLB Deli Serdang, kami Demokrat Jateng menganggap mereka bukan kawan kami, kami siap berhadapan dengan mereka. Termasuk dengan yang bersangkutan (Moeldoko),” kata Ketua DPD Demokrat Jateng, Rinto Subekti di lokasi Rakorda, Hotel Grand Candi Semarang, Minggu (7/3/2021).
Ketua DPC Partai Demokrat Kabupaten Cilacap Sudiarto yang hadir dalam Rakorda dengan tegas mengatakan menolak hasil KLB, termasuk soa terpilihnya Moeldoko sebagai Ketua Umum Demokrat versi KLB.
“DPC Demokrat memandang beliau yang terhormat, Kepala KSP, Moeldoko harusnya paham dalam situasi negara yang seperti ini, COVID belum selesai, pengangguran, harusnya tidak kedepankan politik kekuasaan. Harusnya berlaku adil dan mengayomi seluruh rakyat. Beliau paham tentang hukum dan AD/ART partai, tapi ini sengaja, mereka sengaja membuat kegaduhan di situasi negara dan pemerintahan, beliau sebagai TNI harusnya mempertimbangkan stabilitas lebih penting daripada kekuasaan politik,” kata Sudiarto.
Ungkapan Sudiarto tersebut langsung disambut riuh para Ketua DPC Partai Demokrat yang hadir dalam Rakorda. Di penghujung acara peserta di ruangan bahkan meneriakkan untuk melawan Moeldoko.
“Memang ada 14 orang yang mungkin hadir di sana tapi tidak wakili 14 DPC, mereka mewakili 8 Kabupaten Kota. Untuk nama belum bisa kami berikan,” kata Rinto.
Rinto menegaskan akan mengambil langkah soal itu karena tidak ada kader dari Jateng yang berangkat atau memberikan surat kuasa untuk diwakili.
“Identifikasi kami bahwasanya salah satu atau dua personel mereka dulu kader Demokrat tapi beliaunya sudah mengundurkan diri dari partai Demokrat dan mungkin masuk partai lain. Kami masih investigasi. Setelah mereka pulang, ketua DPC akan melakukan atau ambil sikap di tingkat DPC masing-masing,” ujar Rinto.
DPD Partai Demokrat Jateng juga meminta Kementerian Hukum dan HAM agar tidak mensahkan hasil dari KLB tersebut.
Sumber : Detik.com
