TNews, POLITIK – Moeldoko gagal mendongkel Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) dari posisi Ketua Umum Partai Demokrat (PD) dengan cara kongres luar biasa (KLB). Kini, Moeldoko didesak mundur dari jabatannya sebagai kepala staf presiden (KSP). Seperti diketahui, pemerintah, melalui Kementerian Hukum dan HAM, menolak pengesahan kepengurusan Partai Demokrat (PD) hasil KLB di Deli Serdang, Sumatera Utara (Sumut). “Keputusan Yasonna ini menurut saya membuat Pak Moeldoko tidak memiliki pilihan lain selain mengundurkan diri sebagai kepala KSP,” kata pakar komunikasi politik Universitas Paramadina, Hendri Satrio, kepada wartawan, Rabu (31/3/2021).
Hensat menyebut Moeldoko harus mundur dari KSP demi Presiden Joko Widodo (Jokowi). Kata dia, Moeldoko akan jadi beban Presiden Joko Widodo (Jokowi) jika tidak mundur. “Karena bila beliau (Moeldoko) tidak mengundurkan diri, ini akan menjadi beban tersendiri buat Jokowi, sebagai orang terdekat yang memimpin kantor kepresidenan, staf kepresidenan,” ucapnya. Moeldoko disebut gegabah ketika menerima pinangan sebagai Ketum dari sebagian kader PD. Dia terlihat tidak mengerti peta perpolitikan nasional. “Karena harusnya kan presiden dikelilingi oleh orang-orang yang cakap, yang mengerti kondisi negara, yang mengerti situasi politik secara lebih universal dengan umbrella view yang hebat,” katanya.
“Jadi tidak ada pilihan lain bagi Pak Moeldoko untuk mengundurkan diri sebelum tanpa harus diminta mundur. Harusnya, demi Indonesia, katanya kan Pak Moeldoko bicara selalu begitu demi Indonesia, demi presiden, memang seharusnya beliau mengundurkan diri,” tambahnya. Sekretaris Bappilu Partai Demokrat Kamhar Lakumani pun meminta agar Moeldoko tak menjadi beban pemerintah. Meski tak lugas soal tindakan apa yang perlu dilakukan Moeldoko, Kamhar meminta Moeldoko bersikap kesatria. “Pemerintah dan negara telah menegaskan apa yang mereka lakukan adalah ilegal dan inkonstitusional atau abal-abal. Meskipun kami meragukan, jika masih ada sifat dan nilai keperwiraan dan kesatria yang tersisa padanya, seharusnya dia memilih jalan terhormat untuk tak menjadi beban pemerintah,” kata Kamhar Lakumani kepada wartawan, Kamis (1/4/2021).
Ngabalin Gerah, Urusan PD Dikaitkan KSP. Tenaga ahli KSP Ali Mochtar Ngabalin meminta semua pihak berhenti mengaitkan urusan Partai Demokrat dengan jabatan Moeldoko sebagai KSP. “Saya mau bilang supaya berhentilah menyebut KSP Moeldoko, KSP Moeldoko, harus berhenti Pak SBY maupun siapa pun Demokrat itu harus berhenti, karena tidak ada kewenangan untuk bisa menyebutkan KSP Moeldoko itu,” kata Ngabalin kepada wartawan, Kamis (1/4/2021). Ngabalin mengatakan pihaknya gerah akan hal itu. Dia bahkan menyebut kemungkinan untuk melakukan perlawanan.
“Sekali lagi, karena pasti sebagai orang dari KSP lama-lama kita bisa melakukan perlawanan, jangan menyebut KSP Moeldoko, KSP Moeldoko, tidak ada hubungannya KSP dengan Pak Moeldoko,” ujarnya. Meski begitu, Ngabalin mengatakan siapa pun boleh mengeluarkan pendapat. Namun keputusan mengundurkan diri ada di tangan Moeldoko. “Siapa saja boleh berteriak, dia mau minta Pak Moeldoko mundur, dia mau bilang kepada presiden memberhentikan Pak Moeldoko terserah dia, tapi ingat budaya kita ini jangan dipakai budaya pengecut, nggak usah pengecut. Tidak boleh membiasakan diri desak mendesak itu nggak boleh, karena ini kan prosesnya nyata terbuka dan transparan,” ujarnya.
Sumber : detik.com
