TNews.com-Tomohon – Ketua Komisi IV DPRD Sulut Braien Waworuntu kembali melanjutkan kegiatan reses I tahun 2021.
Kali ini, Waworuntu menyambangi warga Kinilow, Kota Tomohon, Sabtu (10/4).
Pada kesempatan itu, Braien mengawali pertemuannya dengan menjelaskan tugas utama Anggota DPRD.
“Anggota DPRD mempunyai 3 tugas utama yakni Legislasi (pembuatan Peraturan Daerah), Pengawasan (mengawasi kinerja Eksekutif) dan Budgeting (menata anggaran daerah),” ungkapnya.
Sementara itu, Masyarakat kinilow melontarkan sejumlah aduan, keluhan dan masukan kepada Braien Waworuntu.
– Fredy montolalu, terkait Pariwisata Kota Tomohon, meminta sarana penunjang berupa Jalan Kinilow ke Kali yang belum teraspal untuk diperbaiki. dan mengenai UMKM, mohon bantuan dimaksud tercover atau ditindaklanjuti dan BPJS tenaga kerja pada 2 tempat.
– Yusuf Ketua LPM, usulan yang ada dimusrembang kiranya dapat dikawal dan khususnya infastruktur Jalan jalan tani, di Bidang Pendidikan meminta bantuan untuk siswa, serta meminta bantuan pembangunan balai Pertemuan Umum.
Menanggapi itu, BW mengatakan bahwa penyampaian aspirasi ini pasti akan diperjuangkan di lembaga DPRD tapi dengan skala prioritas yang ada.
“Terkait Infrastuktur, hal itu akan disampaikan ke Walikota Tomohon dan untuk bantuan sosial, kendalanya terkait data,” ucapnya.
– Jhony Tombokan mengeluhkan terkait air Kinilow yang dibawa ke Tomohon sehingga desa kinilow kesulitan mendapatkan air. Dimintakan pembuatan Bak bagi warga desa kinilow.
– Jan Runtulalo, Pelayanan Rumah Sakit terkait pasien Covid, Pasien diidentifikasi covid sehingga dikubur protokol covid. Tapi selang 40 hari hasil Swab negatif. Dirinya mengusulkan agar diundang hearing. Dan juga meminta bantuan bedah rumah karena masih banyak rumah tidak layak huni yang belum tercover, demikianpun dengan bantuan sosial.
BW menjawab Akan dikoordinasikan dengan Dinas terkait untuk air.
“Rumah sakit telah dipanggil hearing untuk masalah dimaksud. Saya akan berusaha berkoordinasi dengan Pemerintah Kota Tomohon dan Kabupaten Minahasa untuk menyampaikan aspirasi tersebut,” jawab Politisi Partai NasDem itu.
– Lurah Permana Pangalila, Balai Pertemuan Umum (BPU) tidak ada anggaran pemerintah sehingga dimintakan bantuan untuk lanjutan pembangunan. Dan BPJS Kesehatan dan Bedah Rumah sementara dalam pendataan (syarat harus memiliki sertifikat / surat ukur kepemilikan)
BW mengatakan akan dikoordinasikan dengan komisi III terkait BPU mengingat anggaran sementara di refocusing ke vaksinasi.
“Intinya semua aspirasi yang masuk, nantinya akan disampaikan disidang paripurna dan pasti akan didengar oleh pemerintah provinsi Sulut, dalam hal ini Gubernur dan Wakil Gubernur Sulut,” tutup Politisi Milenial itu.
(DVD)##
