TNews, POLITIK – Wakil Ketua Komisi V DPR RI Syarief Alkadrie menilai insiden membludaknya pemudik, terutama di pos penyekatan Kedungwaringin, Bekasi, Jawa Barat, dalam dua malam terakhir adalah imbas kebijakan pemerintah yang tumpang tindih. Menurut Syarief, kebijakan pemerintah yang tumpang tindih itu membuat masyarakat enggan mematuhi larangan mudik Lebaran 2021. Oleh sebab itu, masih banyak warga yang nekat melakukan aktivitas mudik, tanpa mempedulikan penyebaran virus corona (Covid-19). “Selama ini memang seperti itu. Sejak dari awal Covid kan kita selalu tidak sinkron, antara satu dengan yang lain saja berbeda pandangan,” kata Syarief saat dihubungi, Selasa (11/5).
Menurutnya, banyak masyarakat yang menilai pemerintah tidak konsisten dengan kebijakannya sendiri.Pemerintah memang sejak awal melarang masyarakat mudik selama Hari Raya Idulfitri 1442 H/2021. Namun, di sisi lain, pemerintah tidak melarang aktivitas pariwisata selama libur Lebaran. Tidak hanya itu, di saat pemerintah menerapkan kebijakan larangan mudik, warga negara asing (WNA) yang menjadi tenaga kerja asing (TKA) justru masih bergelombang masuk Indonesia. “Saya beberapa waktu lalu bilang, pada saat larangan mudik, yang dari luar (WNA) kita hentikan dulu sampai larangan dibuka. Memang kenyataan juga, dari India bawa varian baru, sulit dikendalikan,” ujarnya.
“Kemudian destinasi wisata masih buka, padahal nanti wisata terbuka jadi kerumunan di sana. Mungkin dengan hal-hal seperti ini timbul lah yg tadi masyarakat ini (beranggapan) semacam secara emosional, ‘udah lah kita mudik saja, masa mudik dilarang.’ Ini saya kira harus jadi evaluasi kita,” kata Syarief menambahkan. Kendati begitu, menurut Politikus Partai NasDem itu, tingkat kesadaran masyarakat atas bahaya penyebaran Covid-19 saat ini sudah cenderung menurun. Menurut dia, masih banyak masyarakat yang tidak memahami bahwa penularan virus corona terjadi antar manusia. “Perpindahan itu, penularan lewat interaksi. Satu-satunya menghambat interaksi itu tentu caranya bagaimana tidak ada interaksi langsung atau menjaga jarak,” jelas dia.
Tidak hanya itu, Syarief juga menilai saat ini masyarakat sudah mulai merasa bosan. Mereka juga sudah rindu bertemu keluarga dalam momen Lebaran, sebab sejak tahun lalu sudah tidak melakukan mudik ke kampung halaman. Ketua Fraksi PAN di DPR, Saleh Partaonan Daulay menilai, kebijakan pemerintah melarang mudik tidak dibuat berdasarkan kajian yang mendalam. Menurut dia, seharusnya jika tegas melarang mudik lebaran, maka pemerintah seharusnya bisa melakukan lockdown. “Andaikata pemerintah serius melarang mudik, semestinya yang dilakukan adalah lockdown. Dengan lockdown, pergerakan masyarakat bisa dikontrol. Sebab, hanya orang yang punya kepentingan bagi pemenuhan kebutuhan pokok yang boleh keluar,” kata Saleh.
Selain itu, Saleh juga menganggap pemerintah tidak konsisten. Di satu pihak, pemerintah menjaga ketat agar masyarakat tidak mudik, akan tetapi di pihak lain, pemerintah membuka pintu lebar bagi masuknya tenaga kerja asing. “Aturan ini tentu dinilai tidak konsisten. Akibatnya, ada warga yang merasa bahwa larangan mudik tidak adil. Itulah mungkin yang menyebabkan mengapa masih banyak yang menerobos untuk mudik,” pungkasnya. Sebagai informasi, warga masih tetap nekat melakukan aktivitas mudik. Hal ini terbukti ketika posko penyekatan larangan mudik di Jalur Pantura Kedungwaringin, perbatasan Kabupaten Bekasi dan Karawang diserbu gelombang pemudik sejak Minggu dan Senin malam. Kendaraan pemudik yang memadati Pos Penyekatan Kedungwaringin didominasi kendaraan bermotor roda dua. Kondisi itu mulai berlangsung sejak pukul 21.00 WIB. Pemudik tampak terus berdatangan hingga membuat petugas sempat kewalahan melakukan pemeriksaan.
Sumber : cnnindonesia.com
