TNews, NASIONAl – Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono memastikan program prioritas peningkatan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) lewat skema pascaproduksi akan meningkatkan kesejahteraan para nelayan. Menurutnya, hasil program prioritas PNBP itu akan dimanfaatkan seutuhnya untuk perbaikan subsektor perikanan tangkap secara nasional. “Mulai dari kesejahteraan nelayan hingga perbaikan infrastruktur pelabuhan perikanan di seluruh Indonesia agar lebih modern dan higienis,” ujarnya dalam keterangan tertulis, Sabtu (22/5/2021).
Saat bertemu puluhan perwakilan nelayan Kabupaten Pati, Jawa Tengah yang tergabung dalam Paguyuban Mitra Nelayan Sejahtera kemarin, Trenggono menyebut kebijakan pembayaran tersebut sejauh ini belum diterapkan. Namun, dia membeberkan sederet hal yang menjadi dasar program tersebut akhirnya dibentuk, di antaranya data nilai produksi perikanan tangkap yang dinilai tak sebanding dengan jumlah penerimaan negara. Diketahui setiap tahun nilai produksi perikanan tangkap mencapai ratusan triliun, sementara yang diterima negara hanya ratusan miliar.
Selain itu, kondisi infrastruktur pelabuhan yang masih perlu diperbaiki sedangkan anggaran yang tersedia sangat minim. Alasan lainnya yaitu belum meratanya kesejahteraan nelayan di Indonesia. Dengan adanya program pembayaran PNBP pascaproduksi ini diharapkan menjadi solusi terbaik untuk mengatasi persoalan yang ada. “Hasil peningkatan PNBP itu untuk membantu bapak-bapak nelayan sebagian, sebagian lagi untuk nelayan tradisional, dan sebagian lagi untuk infrastruktur dan teknologi. Melihat nelayan yang tidak maju, hati saya menangis,” tegasnya.
Menurut Trenggono, apabila ke depan program tersebut diterapkan maka tidak ada lagi pungutan untuk pengurusan izin kapal. Langkah ini disebutnya mampu membantu para nelayan karena besaran PNBP sesuai dengan hasil tangkapan sehingga mereka tidak rugi. Selain itu, lanjut dia, nelayan serta ABK juga akan mendapat jaminan sosial yang meliputi asuransi kesehatan, kecelakaan hingga jaminan hari tua yang selama ini belum tersedia bagi para nelayan. Sejalan dengan program prioritas ini juga, tata kelola subsektor perikanan tangkap turut diperbaiki, seperti pengelolaan area penangkapan guna mengantisipasi terjadinya over-fishing, serta penerapan teknologi di pelabuhan dan dalam kapal demi menjamin adanya ikan hasil tangkapan serta keselamatan nelayan.
Dia menjelaskan prinsip ekonomi biru perlu diterapkan agar menjamin proses produksi perikanan tidak mengancam keberlanjutan ekosistem perikanan. Dengan demikian, kegiatan ekonomi di dalamnya juga berjalan berkesinambungan. Penerapan prinsip ini juga dinilainya mampu meningkatkan daya tawar hasil perikanan Indonesia di pasar dunia. “Saya minta seluruh pelabuhan perikanan di bawah KKP menjadi pelabuhan yang bersih, dan nelayannya nyaman, menggunakan sepatu boot, seragam bagus. Ini yang jadi pikiran kita. Melalui program prioritas harapannya ikan-ikan dari Indonesia bisa merajai pasar dunia karena proses penangkapannya yang bisa ditelusuri dan kualitasnya yang baik,” paparnya. Di sisi lain para nelayan turut menyambut baik program prioritas tersebut.
Wakil Ketua Mitra Nelayan Sejahtera Siswo Purnomo mengatakan mereka siap untuk melakukan diskusi lebih lanjut terkait implementasi program pembayaran PNBP pascaproduksi ini. “Kami sampaikan terima kasih bahwa ternyata Pak Menteri bisa menerima apa yang kita keluhkan. Kalau dari tujuannya (program prioritas) sangat mulia. Cuma nanti kita harus bicarakan lebih lanjut mengenai pengenaannya. Seperti yang kami sampaikan supaya penuh keadilan bahwa satu sumber daya ikan itu kalau ingin dikenakan ya harus dikenakan semua. Kalau tujuannya sepakat, untuk kesejahteraan masyarakat nelayan,” tandas Siswo. Untuk diketahui, pertemuan tersebut turut dihadiri Wakil Bupati Pati Saiful Arifin, Plt. Dirjen Perikanan Tangkap KKP Muhammad Zaini. Ini merupakan diskusi kedua kalinya, setelah sebelumnya nelayan melakukan pertemuan dengan Plt. Dirjen Perikanan Tangkap.
Sumber : detik.com
