TNews, Touna – Ratusan massa yang tergabung dalam Front Rakyat Anti Korupsi (FRAK) Touna,Selasa 15/6 mengelar aksi menuntut DPRD Touna untuk menyerahkan hasil rekomendasi temuan pansus dana Covid 19.” Massa Aksi mendesak Pemerintah daerah dan Tim Pansus covid 19 dan DPRD Kabupaten Tojo una-una agar memberikan serta menyerahkan data penggunaan dan penanggulangan bencana Non Alam covid 19 di kabupaten Tojo una-una sejumlah 27 milyar.
Massa juga mendesak Tim Pansus dan DPRD Touna memberikan hasil rekomendasi sesuai dengan data yang terindikasi merugikan keuangan negara.Mendesak DPRD dan Tim Pansus covid 19 memasukan rekomendasi dan data temuan lapangan kepada pihak penegak hukum.”Mendesak masing masing OPD untuk membuka dan menyerahkan data transparansi Dana Covid 19. Diketahui massa aksi bergerak dari titik kumpul lapangan dondo kemudian menuju pertokoan dan melakukan orasi.
Massa aksipun lakukan pembakaran ban bekas di jalan simpang empat pertokoan, kemudia massa aksi kembali bergerak menuju kantor DPRD Touna di depan kantor DPRD masaa kembali membakar keranda .”Sesampai di depan gerbang kantor DPRD puluhan massa di hadang oleh anggota Pol PP dan petugas kepolisian, aksi saling dorong baku hantam pun terjadi antara pendemo dan satpol PP yang menahan massa masuk ke gedung DPR Touna.
Menurut salah satu Korlap bahawa ratusan Massa Aksi “FRAKSI” Front Rakyat Anti Korupsi Tojo Una-Una turun ke jalan mendesak penegak hukum untuk segera melakukan penyelidikan atas temuan PANSUS adanya dugaan indikasi korupsi terhadap penggunaan anggaran penanggulangan covid19 thn 2020. Massa bergerak dari Lapangan Dondo menuju kantor DPRD untuk mempertanyakan Rapat Paripurna Pansus covid19 yang telah beberapa kali batal di gelar. sebelumnya telah di putuskan di BAMUS bahwa Paripurna digelar tgl 7 tapi batal, dan dijadwalkan tgl 15 hari ini dan lagi lagi batal digelar ditunda sampai dengan waktu yang belum di tentukan.
Dimana terendus kabar bahwa penundaan Paripurna Pansus covid19 karena adanya upaya lobi politik yang dilakukan oleh pihak Pemda kepada Fraksi-Fraksi di DPRD untuk merubah beberapa poin dalam 18 poin yang dituangkan dalam rekomendasi Pansus. Kami akan terus mengawal rekomendasi itu sebab ada dugaan kuat telah terjadi indikasi dugaan korupsi besar besaran dalam pengelolaan dana Covid 19 di Touna. “Ini harus segera di tindak lanjuti oleh penegk hukum baik Polres dan kejaksaan Touna.
Dales Lantapon
