TNews, BOLMONG — Bupati Kabupaten Bolaang Mongondow (Bolmong) Yasti Soepredjo Mokoagow mendukung penuh pelaksanaan operasi yustisi oleh tim gugus tugas 4 pilar yakni Sangadi, Babinsa, Babinkamtibmas dan Tenaga kesehatan dalam rang mencegah serta memutus mata rantai penyebaran Covid-19.
Hal itu diungkapkan Bupati saat menggelar Rapat Rapat bersama Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), Rabu (28/07/20121) di D’Talaga Resto dalam rangka menyikapi berbagai perkembangan dan mengantisipasi penambahan jumlah Kasus Covid 19.
Rapat tersebut dihadiri langsung Ketua DPRD Bolmong Welty Komaling, Dandim 1303 Bolmong Letkol Inf Raja Gunung Nasution, Kapolres Bolmong AKBP Nova Surentu, Kepala Kejaksaan Negeri Kotamobagu Hadiyanto, Kabag Ops Polres Bolmong AKP M. Ali Tahir, Asisten I Setda Bolmong Deker Rompas, Kepala Dinas kesehatan Erman Paputungan dan Kepala BPBD Bolmong Syahril Mokoagow.
Bupati mengatakan, pelaksanaan operasi yustisi bersifat dinamis dan harus terarah serta harus tepat sasaran.
“Apresiasi yang tinggi kepada Dandim dan Kapolres Bolmong dalam mendukung pelaksanaan operasi Yustisi. Apalagi dalam pencegahan akibat meningkatnya Covid-19 yang mana Bolmong masuk zona kuning dan harus menerapkan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) level 2,” ujarnya.
Bupati menjelaskan, untuk pelaksanaan vaksinasi Covid-19 di Kabupaten Bolmong ditargetkan sebanyak 179. 000 warga yang akan menerima vaksin. Namun sampai saat ini masih kekurangan vaksin.
“Kita telah meminta penambahan jumlah vaksin kepada Bapak Gubernur Sulawesi Utara, dan dalam waktu dekat pemkab Bolmong akan menerima vaksin dari pemprov,” ucap Bupati.
Pelaskanaan vaksinasi untuk warga kata dia, pemkab telah menyiapkan vaksinator pada 18 puskesmas dan Rumah Sakit Datoe Binangkang untuk mendukung suksesnya pelaksanaan vaksin.
Selain itu, untuk mengantisipasi lonjakan kasus Covid-19. pemkab telah menyiapkan rumah sakit Datoe Binangkang dan Rumah Susun yang berada di Desa Lalow, Kecamatan Lolak sebagai tempat pelaksanaan isolasi mandiri.
“Maka dari itu, sata meminta agar pemerintah di desa menyiapkan rumah singgah tempat isolasi mandiri, dan dibiayai oleh Dana Desa serta menjadi tanggung jawab kepala Desa (Sangadi),” tegas dia.
(Imran Asiaw/*)
