TNews, Boltim – Program Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur (Boltim), melalui Bupati Sam Sachrul Mamonto S.Sos, dan Wakil Bupati (Wabup) Oskar Manoppo SE MM, tentang Jaminan Kesehatan Daerah (Jamkesda) lewat Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan, untuk masyarakat Kabupaten Boltim mulai terlaksana.
Hal ini diungkapkan Kepala Dinas Sosial (Dinsos) Kabupaten Boltim Slamet Riyadi Umbola, ia mengatakan, untuk proses Jamkesda melalui BPJS Kesehatan ada di tiga Dinas. Yakni, penanganan data adalah Dinsos, penganggaran keuangannya adalah Dinas Kesehatan (Dinkes), sedangkan klasifikasi dan klarifikasi terhadap data terkait dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK) adalah Dinas Catatan Sipil (Discapil), dan sekarang program Bupati dan Wabup tentang hal itu sudah mulai terlaksana.
“Tinggal menunggu kesepakatan MoU BPJS kesehatan sendiri, dan kartu tersebut, melalui program Jamkesda, kemudian mulai didistribusikan kepada masyarakat oleh pihak BPJS kesehatan langsung ke desa-desa,” terang Umbola.
Lanjutnya juga, kami juga menunggu surat pengantar tentang data penerima kartu yang sudah pindah dari desanya, kemudian yang sudah meninggal dunia dan yang ganda, nantinya kami akan kembalikan ke BPJS Kesehatan, untuk digantikan dengan yang belum terdata.
“Kartu mandiri itu ada sekitar 13 ribuan dan terbagi 3 kelas yakni, kelas I, II dan III. Yang ditanggung oleh Pemerintah pusat, Kartu Indonesia Sehat (KIS) ada 33 ribu lebih, kemudian ada yang ditanggung oleh Perusahaan swasta. Setelah dihitung oleh Pemda yang terdaftar baru sekitar 64 ribu, sehingga kalau di presentasi hanya 72 persen, maka sisanya ditanggung oleh Pemda Boltim,” ujarnya.
Ia juga menambahkan, karena ini janji politiknya Bupati dan Wabup, maka langsung diperintahkan di tiga Dinas untuk segera dikaji.
“Dan Pak Wabup langsung mendrif persoalan data bersama dengan BPJS Kesehatan, segera diselesaikan,” terangnya.
Diketahui, total jumlah Jamkesda melalui kartu BPJS Kesehatan di Kabupaten Boltim, ada sekitar 30.000. (Iki)
