TNews, Minut – Rapat Paripurna yang digelar Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Minahasa Utara terhadap Perubahan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Perubahan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021, Selasa (21/09/2021) yang dibuka oleh ketua DPRD Minut Denny K Lolong didampingi para wakil ketua Daniel Rumumpe dan Olivia Mantiri, berlangsung secara Hybrid dari Ruang Sidang DPRD Minut dan dikuti secara Virtual oleh Bupati Minut Joune Ganda dan wakil bupati Kevin Lotulung di JG Center Minahasa Utara.
Menurut bupati dalam sambutannya mengatakan dokumen Perubahan KUA dan PPAS APBD merupakan dokumen yang memuat kebijakan pendapatan, belanja dan pembiayaan, yang dalam penyusunannya telah diupayakan substansinya terdapat keserasian serta sinergi antara kebijakan daerah, provinsi dan nasional, keterpaduan antara kepentingan publik dan aparatur serta tidak bertentangan dengan kepentingan umum dan paraturan perundang-undangan.
“Dokumen telah diupayakan seoptimal mungkin untuk dapat menampung program yang manfaatnya dapat langsung dirasakan oleh masyarakat Minahasa Utara,” ujar JG
Selanjutnya kata bupati, dalam Rapat Paripurna ini juga sudah dilakukan Pembicaraan tingkat I terhadap Rancangan Peratruan Daerah (Ranperda) tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Minahasa Utara Tahun 2019-2039 dan Ranperda tentang Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung (PBG).
“RTWR ini menyangkut keseluruhan perencanaan tata ruang dan pembangunan di wilayah Kabupaten Minahasa Utara, yang menjadi acuan untuk Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Dengan Tujuan agar terwujud keterpaduan, keserasian pembangunan dengan wilayah sekitarnya dan menjamin terwujudnya tata ruang wilayah Minahasa Utara yang berkualitas,” tutup bupati didampingi wakilnya.
Paripurna ini, selain diikuti oleh para anggota dewan Minut, juga diikuti oleh Forkopimda serta pejabat jajaran pemkab Minut. (MT)
