TNews, BOLMONG — Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bolaang Mongondow (Bolmong) melakukan Kunjungan kerja (Kunker) ke kantor UPT BP2MI Manado, Jumat (29/10/2021).
Kunjungan tersebut dipimpin langsung Ketua DPRD Welty Komaling, didamping Wakil Ketua Sukron Mamonto, anggota masing Yansen Mokoginta, Toni Tumbelaka, Mahrin Lolung dan Chindra Opod.
Dalam kunjungan tersebut diketahui, DPRD Bolmong membahas beberapa poin penting terkait pelindungan bagi pekerja migran asal Bolaang Mongondow.
Hendra Makalalag selaku Kepala UPT BP2MI Manado menyambut dengan antusias kunjungan tersebut.
Menurut Hendra, beberapa poin yang dibahas Ketua DPRD dan rombongan utamanya terkait dengan pelindungan pekerja migran Indonesia asal Bolaang Mongondow.
“Kedatangan mereka ingin membahas beberapa hal yaitu terkait rencana penandatanganan nota kesepakatan dengan Pemerintah Kabupaten BolaangMongondow yang akan segera dilaksanakan dalam waktu dekat ini,” kata Hendra.
Hendra menambahkan, DPRD Bolmong juga menyatakan dukungannya pada pendanaan pendidikan dan pelatihan bagi Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI).
“Ketua juga menyampaikan dukungan penuh terhadap alokasi dana pendidikan dan pelatihan bagi CPMI di APBD tahun 2022. Hal ini merupakan hal yang krusial, karena ini berarti pemerintah daerah bersama dengan anggota perwakilan rakyat berkomitmen penuh untuk melaksanakan apa yang diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 khususnya pasal 41. Dimana pendidikan dan pelatihan bagi CPMI menjadi tugas dan tanggungjawab dari pemerintah daerah” ungkapnya.
Lebih lanjut, Hendra mengatakan bahwa rombongan juga membahas tentang kesiapan BP2MI dalam hal penempatan PMI.
“Kami sampaikan bahwa BP2MI terus menerus mengeluarkan berbagai kebijakan tekait hal ini. Antara lain pemberantasan sindikat pengiriman ilegal Pekerja Migran Indonesia (PMI), penguatan kelembagaan dan reformasi birokrasi guna meningkatkan good governance pelayanan penempatan dan pelindungan PMI, menjadikan PMI sebagai VVIP dengan pelayanan serta pelindungan maksimal baik dalam aspek hukum, sosial, dan ekonomi, modernisasi Sistem Pendataan Secara Terpadu SISKOP2MI, pembebasan biaya penempatan PMI, pembenahan tata kelola PMI Sea-based, penguatan skema penempatan PMI dalam rangka peningkatan penempatan PMI terampil dan profesional, pemberdayaan ekonomi dan sosial bagi PMI dan leluarganya baik di dalam maupun di luar negeri. Selain itu peningkatan sinergi dan koordinasi multi stakeholder tata kelola penempatan dan pelindungan PMI serta keluarganya” jelas Hendra.
Sementara itu, Ketua DPRD Welty Komaling menyampaikan kunjungan kali ini merupakan bentuk dukungannya terhadap pelindungan PMI khususnya PMI asal Bolaang Mongondow.
“Saya bertandang ke UPT BP2MI Manado selain ingin mengetahui tentang kesiapan penandatanganan MoU dengan Pemda Kabupaten Bolmong, juga bagaimana kesiapan BP2MI dalam hal penempatan PMI juga ingin menyampaikan dukungan penuh terhadap program pelindungan PMI yang disampaikan oleh BP2MI. Saya yakin kebijakan dan program akan membawa dampak positif bagi PMI karena kebijakan dan program yang akan dilaksanakan maupun yang sudah terlaksana, dan merupakan amanat dari UU Nomor 18 Tahun 2017,” ujar Komaling.
Imran Asiaw
