TNews, SULUT – Rapat Kerja Pemerintahan se-Sulawesi Utara dipimpin langsung Gubernur Olly Dondokambey didampingi Wakil Gubernur Steven Kandouw bersama Forkopimda.
Semua duduk berdampingan mempresentasikan kinerja pembangunan Sulut 2021 dan Rencana Kerja Tahun 2022.
Rapat kerha bertujuan lebih memperkuat pemulihan ekonomi daerah melalui reformasi sosial ketahanan pangan dan pembangunan infrastruktur.
Di tahun 2021 banyak hal yang sudah dilakukan Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara yang membumikan program-program strategis.
Olly Dondokambey mengungkap pertumbuhan ekonomi Sulut sampai dengan triwulan III tahun 2021 mencapai 4,45%, lebih tinggi jika dibandingkan angka nasional, yakni sebesar 3,24%.
Di tingkat regional Sulawesi pertumbuhan ekonomi Sulut menduduki peringkat ke-2 setelah Sulawesi Tengah.
Selanjutnya, persentase penduduk miskin yang tercatat pada Maret 2021 – September 2021 mengalami penurunan sebesar 0,41% poin.
Penurunan angka kemiskinan ini, di samping kebijakan program Operasi Daerah Selesaikan Kemiskinan (ODSK), juga adanya penyaluran bantuan yang tepat sasaran.
Tak kalah pentingnya, Gubernur Olly juga menyampaikan tentang Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT), di mana TPT terendah sebesar 3,82% terdapat pada jenjang pendidikan SD ke bawah, sedangkan TPT tertinggi sebesar 11,42% terdapat pada jenjang pendidikan SMK.
Untuk TPT berdasarkan daerah, diketahui pengangguran tertinggi ada di 3 kota, yaitu Manado sebesar 12,17%, Bitung 9,96% dan Tomohon 8,12%.
Sementara daerah yang terendah ada di Kepulauan Talaud sebesar 2,3% dan Kepulauan Sitaro dan Minahasa Tenggara sebesar 3,39%.
“Berdasarkan daerah tempat tinggal, TPT perkotaan dan perdesaan menurun. Yakni pada Agustus 2020 tercatat sebesar 7,37%, Februari 2021 sebesar 7,28% dan Agustus 2021 sebesar 7,06 persen,” ungkap Olly.
Menariknya, Gubernur Olly mengaku sangat bersyukur karena untuk Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Sulut berada di posisi 73,30 atau naik 0.37 poin dibandingkan tahun 2020 yang sebesar 72,93.
IPM Sulawesi Utara tersusun dari empat komponen yakni Umur Harapan Hidup (UHH) sebesar 71,76.
Harapan Lama Sekolah (HLS) 12,94 dan Rata-rata Lama Sekolah (RLS) 9,62 serta Pengeluaran Perkapita per tahun yang disesuaikan sebesar Rp10. 882.000.
Dikatakan orang nomor satu di Sulut ini, pelaksanaan raker pemerintahan yang diikuti para kepala daerah se-Sulut, akan meningkatkan sinergitas kinerja pemerintah lewat persamaan pemahaman dalam menghadapi berbagai isu-isu strategis yang akan dilaksanakan di tahun 2022.
Sebagai keynote speaker, Gubernur Olly yang membeber berbagai capaian sepanjang tahun 2021, secara fakta mengambarkan optimisme bersama untuk direalisasikan di tahun 2022.
Yakni melalui peningkatan kerja sama dan sinergitas di antara pemprov dan pemerintah kabupaten/kota bersama dengan Forkopimda dan seluruh instansi vertikal yang ada di Provinsi Sulut.
“Dampaknya bisa kita rasakan secara langsung, sehingga dengan melihat pertumbuhan ekonomi kita di tahun 2021 yang mana menggambarkan peningkatan kerja kita bersama. Hal yang paling penting dan yang Saya kira yang perlu kita bicarakan adalah bagaimana kita sukses dengan program penanganan Covid-19,” ujar Gubernur.
Olly berharap, lewat sinergitas yang dibangun antar pemerintah daerah, akan mempermudah berbagai upaya guna mencapai target-target yang disepakati pada raker tersebut.
“Tujuannya agar supaya pertumbuhan ekonomi yang kita usahakan di tahun 2022 bisa dirasakan oleh seluruh masyarakat Sulawesi Utara yang kita cintai. Yakni lewat tekad bersama dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat,” tandasnya.
Raker yang mengusung tema “Memperkuat Pemulihan Ekonomi Daerah Melalui Reformasi Sosial Ketahanan Pangan dan Pembangunan Infrastruktur” tampil Sekdaprov Asiano Gammy Kawatu bertindak sebagai moderator rapat.
Kawatu melaporkan bahwa sejumlah isu strategis menjadi pembahasan dalam raker tersebut.
Diantaranya, percepatan realisasi anggaran, pemulihan ekonomi pasca Covid-19, pembangunan infrastruktur daerah, memperkuat stabilitas daerah, hingga persiapan menyambut agenda-agenda akbar seperti rencana kunjungan Presiden RI serta sejumlah event strategis skala nasional maupun internasional yakni G-20, W-20, maupun World Beach Games di tahun 2023.
Pada kesempatan tersebut, juga tampil membawakan sejumlah materi oleh para narasumber yang terdiri dari Pangdam XIII/Mdk Mayjen TNI Alfrets Denny Tuejeh yang menjelaskan tentang Strategi Pelaksanaan Program Kodam XIII/Mdk Pendekatan Kesejahteraan di Wilayah Kodam XIII/Mdk dan Karo Ops Kombes Pol R. Wawan Wirawan yang mewakili Kapolda Sulut yang membawakan materi seputar Sitkamtibmas dan Strategi Kapolda Sulawesi Utara.
Sementara itu, Kajati Sulut yang diwakili Asisten Perdata dan Tata Usaha Negara Rivo C. M. Mandelu, Kepala BPK yang diwakili Kepala Sub Auditorat Nurendro Kusumo, dan Kepala Bank Indonesia Sulut Arbonas Hutabarat bergiliran menyampaikan materi tentang peran kejaksaan dan program strategis yang dilakukan oleh Kejati Sulut dan BPK Perwakilan Sulut, serta Tracking Perekonomian Sulut 2021 dan Outlook 2022 oleh BI Sulut.
Sebagai bentuk sinergitas dan kolaborasi dilakukan pembacaan kesepakatan bersama rapat kerja pemerintahan tahun 2022 dan penandatanganan hasil rapat kerja pemerintahan tahun 2022.
Hadir dalam rapat ini, Ketua DPRD Sulut Fransiscus Andi Silangen, para bupati/wali kota, wakil bupati/wakil wali kota dan Forkopimda kabupaten/kota se-Sulut, para pejabat tinggi pratama di lingkungan Provinsi Sulut, para pejabat vertikal di Provinsi Sulut dan kabupaten/kota, serta seluruh camat se-Provinsi Sulut yang mengikuti kegiatan secara virtual.
Pada sesi tanya jawab, sejumlah kepala daerah mengajukan sejumlah pertanyaan yang ditujukan langsung kepada Gubernur Olly.
Bupati Kepulauan Talaud, Elly Englebert Lasut menyampaikan tentang kondisi listrik dan jaringan internet yang sempat mati akibat badai yang terjadi pada akhir tahun 2021. Akibatnya Dana Alokasi Khusus (DAK) ke Kementerian Keuangan tak bisa dilakukan.
“Jaringan IT mengalami persoalan. Akibatnya upload DAK Tahap 3 Rp60 Miliar tidak bisa dilakukan,” katanya.
“Kami sudah menyurat ke Kementerian Keuangan namun hal itu belum bisa menolong. Kami dianggap terlambat. Untuk itu, kami minta dukungan Pak Gubernur, agar DAK tahap ketiga bisa dicairkan,” sebut Elly.
Gubernur Olly merespon keluhan Elly Lasut, di mana masalah yang dialami Kabupaten Talaud sama dengan yang dihadapi Kabupaten Bolmong.
“Pemprov Sulut sudah resmi menyurat ke pusat. Dan saat ini sudah dibahas Dirjen Keuangan. Sistem di Kementerian Keuangan memang demikian, saat melewati waktu yang ditentukan, maka akan dinilai terlambat,” tandasnya.
Sementara itu, Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia (BI) Sulut, Arbonas Hutabarat merinci tracking perekonomian Sulut 2021 dan Outlook 2022.
Dia merinci Anggaran APBN di Sulut tahun 2022, dialokasikan sebesar 8,87 triliun.
Dana itu dimanfaatkan untuk belanja pegawai sebesar Rp3, 19 triliun, belanja barang Rp3, 38 triliun, modal sebesar Rp2, 28 triliun dan Bansos sebesar Rp21,53 miliar.
Selanjutnya untuk TKDD Sulut di tahun 2022 tercatat sebesar Rp13,25 triliun yang diplot dari DAU sebesar Rp8,03 triliun, DAK fisik Rp1,75 triliun, DBH Rp570,33 miliar, Dana Desa Rp1,09 triliun, DAK non fisik Rp1,69 triliun dan DID Rp106,59 miliar.
Pada raker kepala daerah tersebut, Gubernur Olly memberikan apresiasi kepada daerah yang memberikan kontribusi dengan menggenjot vaksinasi tertinggi, yakni Kota Manado dan Tomohon. Gubernur memberikan penghargaan yang diterima langsung oleh Walikota Manado Andrei Angouw dan Walikota Tomohon Caroll Senduk.
Selanjutnya, sebagai bentuk kepedulian kepada kelangsungan tenaga kerja, Pemprov Sulut memberikan penghargaan Paritrana kepada lima daerah yang berhasil menyisihkan anggaran untuk pekerja rentan.
Sumber : beritamanado
