TNews, SULUT – Anggota DPRD Manado, Jurani Rurubua SST, menegaskan dirinya berkapasitas mengkritik pemerintah.
Hal ini dikatakannya terkait aspirasi insentif rohaniawan di kota Manado.
“Apapun bentuk pemberian uang kepada rohaniawan yang diberikan pemerintah adalah uang rakyat. Sehingga sebagai perwakilan rakyat, saya berkapasitas untuk melakukan kritik dan saran,” kata Jurani Rurubua, Rabu (19/1/2022).
Menurutnya, tidak ada yang salah dengan kebijakan pemberian insentif bagi pemuka agama.
“Namun distribusi dengan nilai berbeda hanya karena jumlah jemaat dan besarnya rumah ibadah itu tidak relevan,” ujarnya.
Tanpa diberikan intensif sekalipun, menurutnya rohaniawan memang sudah bertugas sebagai pembina umat, pembimbing ke arah yang baik.
Ditambahkannya, bila pun harus diberikan apresiasi, maka sebaiknya disama ratakan, gereja atau masjid dan rumah ibadah lainnya punya nominal yang sama.
“Bila saya mengangkat ke permukaan terkait kebijakan ini, karena banyak sebagian besar rohaniawan tidak setuju dan merasa diperlakukan secara diskriminatif,” jelas Rani sapaan akrabnya.
Namun, ujar Rani, dirinya bersyukur jika para staf khusus mulai berbondong-bondong memberi penjelasan kepada media terkait kebijakan strategis wali kota tersebut.
“Artinya, mereka bekerja pasca dilantik,” ucapnya.
Selanjutnya Rani menjelaskan, sebagai anggota DPRD Manado dirinya berkewajiban menyampaikan aspirasi masyarakat.
“Saya pun demikian, bekerja sebagai wakil rakyat, yang menyuarakan pikiran rakyat. Bukan asal bicara. Bila pun saya sangat setuju program wali kota, maka bukan tugas saya memberi klarifikasi ke publik. Karena saya bukan Humas Pemerintah,” tegas Rani.
Menurutnya, staf khusus membaca kebijakan wali kota dalam bentuk strategis.
“Namun saya menilainya secara politis. Buat apa para pendeta dan Imam atau rohaniawan diminta untuk mengumpulkan identitas KTP dan KK milik jemaat?” tukasnya.
Sebab itu, menurutnya tidak perlu berlebihan menilai kritikan, tetapi cukup memberikan sosialisasi serta menyampaikan maksud dan tujuan dari program tersebut.
“Bila semua program pemerintah tidak pernah dikritik, bagaimana akan mengetahui bahwa semua sesuai dengan kebutuhan rakyat? Apalagi, di masa pandemi ini, banyak anggaran yang dipangkas demi agenda yang lebih subtansial,” tandas Ketua PSI Manado itu.
Sumber : beritamanado
