TNews, NASIONAL – Anggota Komisi IX DPR RI dari Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) Saleh Partaonan Daulay menilai tidak semua pemudik bisa mendapatkan vaksinasi Covid-19 lanjutan atau booster jelang Lebaran Idulfitri 1443 Hijriah/2022.
Pernyataan itu disampaikan Saleh merespons langkah Presiden Joko Widodo yang mengizinkan masyarakat mudik Lebaran tahun ini dengan syarat telah menerima vaksin booster.
Saleh mengakui bahwa program vaksin booster sudah berjalan. Namun, menurutnya, penyuntikan vaksin booster ke masyarakat tidak bisa dilakukan secara bersamaan karena persoalan waktu dan kapasitas vaksinator di berbagai daerah yang terbatas.
“Vaksin booster memang sudah jalan. Tetapi, tidak semua bisa dilaksanakan secara bersamaan. Ada jadwal dan target yang sudah diprogramkan. Dipastikan, tidak semua orang yang hendak mudik sudah di-booster,” kata Saleh.
“Bukan karena tidak mau divaksin. Ini lebih pada persoalan waktu dan kapasitas vaksinator kita di berbagai daerah. Terutama di kota-kota besar yang penduduknya banyak yang akan mudik. Kalaupun mereka bekerja keras, rasa-rasanya pasti akan ada keterbatasan,” sambungnya.
Ia memandang, langkah pemerintah mengizinkan masyarakat untuk Lebaran Idulfitri 1443 Hijriah tahun ini merupakan kebijakan yang bagus.
Tetapi, Saleh memandang, kebijakan tersebut perlu dibarengi dengan aspek kearifan, khususnya berkenaan dengan syarat vaksin booster.
Menurutnya, syarat itu bisa menjadi persoalan, mengingat banyak masyarakat yang belum mendapat giliran untuk mendapatkan vaksin booster hingga saat ini.
Saleh pun meminta kembali kearifan pemerintah dalam membuat kebijakan. Apalagi, lanjutnya, pelonggaran aturan PPKM sudah banyak dilakukan, seperti tidak ada kewajiban PCR atau Antigen bagi pelaku perjalanan, penghapusan karantina bagi PPLN, hingga pelonggaran di rumah ibadah, sekolah, tempat-tempat pertemuan masyarakat.
“Kalau itu bisa dilonggarkan, kewajiban booster ini pun mestinya bisa dikecualikan bagi orang-orang tertentu. Terutama yang belum mendapat giliran untuk divaksin,” katanya.
“Kalau mau memberikan kemudahan, tentu akan sangat membantu. Masyarakat diyakini akan sangat senang. Meskipun pada saat yang sama, kita akan tetap mendorong percepatan program vaksinasi booster,” sambung Saleh.
Jokowi telah mengizinkan masyarakat untuk melakukan perjalanan mudik pada libur Lebaran tahun ini yang masih dalam situasi pandemi Covid-19.
Keputusan ini dibuat setelah melihat perkembangan kasus Covid-19 yang dinilai terus melandai.
“Situasi pandemi membaik membawa optimisme menjelang datangnya bulan suci Ramadan. Bagi masyarakat yang ingin mudik lebaran dipersilakan,” kata Jokowi dalam keterangan resminya, Rabu (23/3).
Namun, Jokowi menetapkan syarat para pemudik telah menerima vaksinasi Covid-19 lanjutan atau booster serta menerapkan protokol kesehatan secara ketat.
“Dengan syarat dua kali vaksin dan satu kali booster serta menerapkan prokes ketat,” ucap mantan Gubernur DKI Jakarta itu.
Sementara itu, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menyebut pemerintah akan melakukan pemeriksaan acak terhadap warga pemudik terkait status vaksinasi Covid-19 melalui aplikasi PeduliLindungi.
Bagi warga yang mengakses transportasi umum, proses pemeriksaan dilakukan di awal sebelum keberangkatan.
Kemudian, bagi warga yang sudah menerima suntikan dosis lanjutan atau booster tak perlu tes Covid-19, sedangkan warga penerima vaksin dua dosis diwajibkan Antigen, dan warga yang baru mendapatkan satu dosis diminta tes PCR.
“Memang untuk mudik kendaraan umum itu ngeceknya pada saat naik. Tapi mudik dengan kendaraan pribadi itu nanti akan dilakukan random checking,” kata Budi.
Sumber : cnnindonesia
