TNews, NASIONAL – Pernyataan Presiden Joko Widodo atau Jokowi diminta membuktikan komitmennya terhadap keberlangsungan Pemilu 2024. Direktur Eksekutif Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) Khorunnisa Nur Agustyati menilai pembuktian itu bisa dilakukan dengan cara pembahasan anggaran Pemilu 2024.
“Bentuk konkret-nya, kalau memang Presiden Joko Widodo dan Pemerintah menyatakan penyelenggaraan Pemilu 2024 sesuai jadwal, segera bahas (ketersediaan anggaran) dan cairkan anggarannya,” ujar Khoirunnisa dalam diskusi publik virtual Indonesia Corruption Watch (ICW) bertajuk “Penundaan Pemilu: Kudeta Konstitusi oleh Oligarki”, di Jakarta, Senin, 7 Maret 2022.
Ninis, sapaannya, menyatakan ketidakjelasan ketersediaan anggaran Pemilu 2024 dapat menghambat penyelenggaraan tahapan pemilu oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI. Padahal tahapan pemilu seharusnya sudah dimulai 20 bulan sebelum hari-H pemilu yang ditetapkan pada 14 Februari 2024.
Dia juga meminta pemerintah dan KPU segera menyelesaikan persoalan besarnya anggaran Pemilu 2024 yang dijadikan alasan oleh pihak-pihak tertentu untuk menyuarakan wacana penundaan pemilu. Dengan selesainya masalah itu, menurut dia, pemerintah dan KPU bisa membuktikan bahwa anggaran bukan merupakan permasalahan yang tidak bisa diatasi.
“Kalau memang itu menjadi persoalan, itu harus segera diselesaikan, seperti dengan mengupayakan penghematan di pos-pos (tahapan) kepemiluan tertentu,” ujar dia.
Di samping itu, Ninis pun meminta Presiden Jokowi segera mengesahkan peraturan KPU terkait dengan tahapan dan jadwal segala rangkaian kegiatan Pemilu 2024. Pengesahan peraturan itu, menurut dia sangat penting mengingat 20 bulan menjelang sebelum hari-H Pemilu 2024 akan jatuh pada Juni 2022.
Ninis menambahkan, pengesahan peraturan KPU tersebut juga akan menjadi bukti konkret bahwa Presiden Jokowi dan jajarannya tetap menginginkan pemilu diselenggarakan pada tahun 2024.
“Kalau ini (pengesahan peraturan KPU) ditunjukkan bentuk konkret-nya, saya rasa, hal tersebut juga bisa memberikan kepastian bahwa Presiden Joko Widodo dan pemerintah tetap menginginkan pemilu diadakan pada tahun 2024,” ujar Ninis.
Sebelumnya Presiden Jokowi didesak bersuara soal wacana penundaan pemilu yang digulirkan oleh tiga ketua umum partai politik pendukungnya: Muhaimin Iskandar (PKB), Airlangga Hartarto (Golkar), dan Zulkifli Hasan (PAN). Dalam wawancara dengan Kompas TV, orang nomor satu Indonesia itu hanya menyatakan akan tetap patuh pada konstitusi dan tak secara tegas menyatakan menolak wacana tersebut.
Menteri Hukum dan HAM Mahfud MD pun membela dengan menyatakan bahwa pembahasan soal penundaan pemilu itu tak pernah dilakukan dalam rapat-rapat kabinet. Bahkan dia mengaku mendapatkan mandat langsung dari Presiden Jokowi untuk memastikan Pemilu 2024 digelar sesuai dengan jadwal.
Sumber : tempo.co
