TNews, NASIONAL – Sekretaris Jenderal Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Hasto Kristiyanto, memperingatkan mahasiswa tak “salah alamat” kala berdemonstrasi menolak perpanjangan jabatan presiden, Senin (11/4).
Hasto melontarkan pernyataan ini untuk menanggapi rencana unjuk rasa mahasiswa yang disebut untuk menyerukan penolakan penundaan pemilihan umum dan perpanjangan masa jabatan presiden.
Menurutnya, tuntutan itu “salah alamat” karena baik Presiden Joko Widodo maupun PDIP sudah berkomitmen untuk taat kepada konstitusi.
“Untuk demo itu ditujukan terkait dengan isu-isu penundaan pemilu, Presiden Jokowi sejak awal sudah menegaskan sikapnya yang senapas dengan partai, yaitu untuk taat dengan konstitusi,” kata Hasto di Gedung Sekolah Partai PDIP, Jakarta, Minggu (10/4).
Ia kemudian berkata, “Jika demo ditujukan untuk agenda itu, saya jadi teringat suatu lagu jangan sampai salah alamat dari Ayu Ting Ting. Jangan salah alamat.”
Hasto mengklaim, Jokowi sejak awal sudah sangat tegas dan mengingatkan kepada orang-orang di sekitarnya untuk tak melakukan gerakan di luar mandatnya.
“Melarang menteri-menteri melakukan gerakan gerakan di luar mandat yang diterima agar fokus pada tugasnya,” kata dia.
Lebih lanjut, Hasto ingin pihak pihak yang mengembuskan isu penundaan pemilu dan perpanjangan masa jabatan itu turut bertanggung jawab. Menurutnya, pihak-pihak itu harus membuat penjelasan.
“Yang kami harapkan mereka yang sebelumnya mengusulkan tentang penundaan pemilu juga ikut memberikan penjelasan ke publik, ke mahasiswa,” ucapnya.
Hasto mengutarakan tanggapannya ini setelah Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia (BEM SI) mengumumkan rencana aksi di sekitar Istana Kepresidenan pada Senin.
Dalam demonstrasi itu, para mahasiswa bakal menyerukan enam tuntutan, salah satunya menolak penundaan Pemilu dan perpanjangan masa jabatan.
Namun, hari ini, Jokowi memberikan keterangan resmi bahwa pemilu tetap akan digelar 14 Februari 2022.
Tak lama setelah itu, BEM SI pun mengubah lokasi aksi dari sekitar istana menjadi di depan gedung Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).
Selain itu, tuntutan mereka juga menjadi empat, termasuk mendesak wakil rakyat tak mengkhianati konstitusi negara dengan melakukan amandemen, bersikap tegas menolak penundaan pemilu 2024 atau masa jabatan 3 periode.
Sumber : cnnindonesia
