ADVERTORIAL, BOLTIM – Bupati kabupaten bolaang mongondow timur (Boltim) Sam Sachrul Mamonto (SSM) mempresentasikan usulan penyerahan lahan HGU lonsio motongkad ke pemerintah daerah (Pemda) Boltim. Selasa 12 April 2022.
Hal tersebut dilakukan bupati SSM saat melakukan kunjungan kerja (Kunker) di kementerian agraria dan tata ruang atau badan pertanahan nasional (ART/BPN) bertempat di Jakarta.
Dalam kesempatannya, top eksekutif di negeri seribu danau tersebut mengatakan, agar kementerian ATR/BPN bisa menyerahkan lahan HGU yang telah habis masa penyewaan tersebut ke pemerintah daerah.
“Nantinya lahan tersebut akan diperuntukan untuk masyarakat dan pembangunan beberapa fasilitas pemerintahan,”ungkap SSM dihadapan dirjen penataan agraria DR Andi Tanrisau SH MHum.
SSM beraharap, agar Kementerian ATR/BPN bisa melepaskan HGU yang telah habis masa penyewaan tersebut, sehingga apa yang menjadi keinginan pemda untuk penyerahan ke masyarakat bisa tercapai.
“Peruntukan lahan tersebut akan sangat membantu masyarakat dan juga pemda untuk kelangsungan pembangunan di boltim,” ujarnya.
Disisi lain, Wakil ketua DPRD Boltim Muhammad Jabir mendukung penuh apa yang menjadi rencana Pemerintah Daerah.
“Apa yang menjadi usulan untuk penyerahan lahan HGU sudah melalui peninjauan ke lapangan dan memang sangat diperlukan untuk rencana pemerintah daerah kedepan,” kata Jabir didampingi pimpinan dan anggota DPRD Boltim lainnya.
Sedangkan, Dirjen Penataan Agraria DR. Andi Tanrisau, SH. M.Hum usai mendengar penyampaian Bupati dan jajaran Pemda dan DPRD Boltim, memberikan apresiasi atas inisiatif Bupati dan segenap jajaran serta DPRD Boltim, yang telah mengusulkan HGU Lonsio untuk kepentingan masyarakat dan kelanjutan pembangunan di Boltim.
“Ini merupakan hal yang sangat baik atas inisiatif pemerintah daerah, Bupati dan DPRD yang telah membuat usulan pelepasan Lahan HGU Lonsio. Sebab Lahan ini berdasarkan data yang ada telah habis masa penyewaannya. Kementerian juga setelah mendengar apa yang disampaikan, mendukung dan secepatnya akan menyampaikan kepada bapak Menteri untuk menandatangani apa yang menjadi usulan pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur. Satu sampai dua minggu kedepan hal ini akan diselesaikan,” ujarnya.
Lanjutnya menerangkan bahwa negara menjamin kemakmuran rakyat atas penggunaan tanah dan air.
“Tanah dan air dipergunakan seluas-luasnya untuk kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat. Sehingga ini merupakan hal yang sangat baik untuk menuju kemakmuran masyarakat,” kata Dirjen.
Dalam kunjungan kerja tersebut bupati didampingi oleh jajaran DPRD Boltim, Sekretaris Daerah, Para Asisten, Kadis PUPR,Kadis Kominfo Boltim, Kepala Wilayah BPN Sulut dan Kepala Kantor BPN Boltim
