TNews, SULUT – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Minahasa Utara Selasa (5/4/2022) menggelar Rapat Paripurna dalam Rangka Penyampaian Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ) Bupati Tahun Anggaran 2021.
Rapat dipimpin Wakil Ketua DPRD Minut Olivia Mantiri, dihadiri Bupati Minut Joune Ganda, Pjb Sekretaris Daerah Rivino Dondokambey, sejumlah anggota DPRD Minut, Sekretaris DPRD Jossy Kawengian, kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Pemkab Minut dan pimpinan BUMD Minut.
Sementara itu, Wakil Bupati Minahasa Utara Kevin William Lotulung tidak hadir secara langsung, tetapi hanya mengikuti Rapat Paripurna DPRD Minut lewat zoom meeting.
“Rapat turut juga membahas pembentukan Panitia Khusus (Pansus) LKPJ Bupati tahun 2021 yang terdiri dari 9 anggota Pansus, atas usulan dari masing-masing Fraksi DPRD Minahasa Utara,” ujar Sekwan Kawengian.
Bupati Minahasa Utara Joune Ganda dalam sambutannya mengatakan, Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban Bupati Tahun Anggaran 2021 disusun berdasarkan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun Anggaran 2021, kebijakan umum APBD dan prioritas plafon anggaran serta Peraturan Daerah tentang perubahan anggaran pendapatan belanja daerah tahun anggaran 2021.
Bupati Joune Ganda didampingi Sekwan Jossy Kawengian saat menghadiri rapat paripurna LKPJ, Selasa (5/4/2022).
Menurut Bupati Joune, dalam upaya memaksimalkan kinerja pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan dimana untuk penyelenggaraan dan pendanaannya dilakukan dengan pendekatan sebagaimana diarahkan dalam UU No 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan UU No 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang pada intinya mengarahkan pembangunan dilakukan secara sinergis dan terpadu antara Kabupaten, Provinsi dan Nasional.
Bupati Joune mengatakan, penyelenggaran pemerintahan dan pembangunan tahun 2021 telah dilaksanakan secara terorganisasi, terintegrasi dan sinergis dari aspek perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi.
Menurutnya hal ini dapat dilakukan berkat dukungan dan kerja sama antara Pemerintah Daerah, DPRD dan seluruh komponen masyarakat Minahasa Utara termasuk Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara dan Pemerintah Pusat.
“Ini semua bisa kita lakukan berkat dukungan dan kerja sama dari semua pihak, meskipun masih banyak kekurangan yang kita perlu perbaiki bersama,” ujarnya.
Sumber : beritamanado
